Jakarta| Tribuneindonesia.com,
SP TKBM Indonesia Desak Evaluasi Total SDM BUMN Pelabuhan: “Bangun Otak dan Martabat Buruh, Bukan Hanya Gedung Mewah! pelabuhan Indonesia sebagai hub logistik internasional berkelas dunia masih menghadapi tantangan besar. Minggu (01/06/25).
Fondasi utama yang sering terabaikan adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) buruh pelabuhan, yang notabene merupakan lini terdepan dalam operasional pelabuhan.
Ketua Umum Pimpinan Pusat SP TKBM Indonesia, Subhan Hadil, menekankan bahwa tanpa pendidikan dan sertifikasi yang memadai bagi buruh pelabuhan, ambisi menjadikan pelabuhan sebagai hub logistik internasional hanya akan menjadi mimpi kosong.
Oleh karena itu, Subhan menegaskan pentingnya membina, mendidik, dan mensertifikasi buruh pelabuhan sebagai penggerak utama dalam operasional pelabuhan.
“PRESIDEN HARUS SEGERA TURUN TANGAN! Ini bukan sekadar masalah pelabuhan, ini masalah masa depan bangsa! Jangan hanya bangun infrastruktur pelabuhan megah, bangun juga otak dan martabat buruhnya!”
tegas Subhan.
Sementara itu, SP TKBM Indonesia melalui Badan Diklat TKBM Indonesia – Badiklat Pekerja Indonesia, telah meluncurkan Program Gerakan Peradaban yang inovatif, yaitu “Buruh Sekolah & Buruh Sarjana”. Program ini terdiri dari dua jalur pendidikan, yaitu Program Buruh Sekolah (Paket A, B, C) dan Program Buruh Sarjana.
Langkah ini merupakan pra-syarat utama untuk memperoleh sertifikasi profesional, seperti Ahli K3 dan Operator Heavy Equipment, yang kini mensyaratkan minimal pendidikan SMA atau bahkan sarjana.
Dengan demikian, program ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme buruh dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau operator alat pelabuhan wajib bersertifikasi dan pendidikan minimal SMA, tapi buruhnya bahkan belum lulus SD — ini bom waktu bagi kualitas pelayanan dan keselamatan kerja nasional!”
kata Subhan.
Tidak hanya itu, SP TKBM Indonesia juga menyoroti dan mendesak perubahan terhadap praktik tidak adil yang kerap terjadi di perusahaan pelabuhan, khususnya BUMN, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan adil bagi semua pekerja.
“Karyawan kantor dikuliahkan ke luar negeri, bahkan S2 dan S3, pakai dana perusahaan. Tapi buruhnya yang angkat barang berton-ton, kerja di cuaca ekstrem — bahkan ijazah pun tidak diberi akses! Di mana keadilan itu?”
kecam Subhan.
Pelindo, dan seluruh operator logistik pelabuhan, wajib ikut bertanggung jawab. Pendidikan dan pelatihan buruh bukan pilihan — itu kewajiban moral dan nasionalisme!
SP TKBM Indonesia secara terbuka mendesak Presiden RI untuk segera menginstruksikan evaluasi nasional terhadap kebijakan SDM BUMN sektor pelabuhan dan logistik.
Selain itu, organisasi ini juga mendesak Kementerian BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuat skema dukungan pembiayaan pendidikan buruh lini 1, guna meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan pekerja di sektor pelabuhan.
“Jangan biarkan buruh terus dijadikan kelas dua dalam industri yang mereka gerakkan setiap hari. Revolusi SDM adalah revolusi peradaban!”
tutup Subhan dengan nada tajam. (*-Talia)
