Jakarta – Pemadaman listrik berskala besar bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan, selama di era Dirut PLN Darmawan Prasodjo, sudah terjadi blackout berulang kali di sejumlah wilayah di Indonesia.
Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan hingga Bali, semuanya pernah merasakan _blackout_. Bahkan Jakarta sebagai urat nadi negara ini, yang semestinya paling dijaga keandalan listriknya, juga turut merasakannya pada Kamis sore hingga malam (9/4/2026).
Peristiwa itu pun berdampak luas bagi masyarakat. Padahal keandalan sistem kelistrikan adalah kebutuhan mendasar yang semestinya tidak bisa ditawar-tawar, terlebih bagi ibukota yang menjadi motor penggerak untuk Indonesia.
Mirisnya, ketika sebagian warga Jakarta masih merasakan dampak pemadaman listrik tersebut, dan publik menunggu pemulihan, justru arah dan sikap dari pucuk pimpinan PLN sampai saat ini belum jelas.
Bukan hanya harus menyampaikan permintaan maaf secara resmi, seharusnya dalam situasi krisis yang meluas, Darmawan Prasodjo sebagai pimpinan tertinggi di PLN, diharapkan tampil bertanggung jawab memberikan kejelasan sekaligus menunjukkan empati yang kuat kepada masyarakat yang terdampak.
Namun yang terlihat justru sebaliknya. Di saat publik mempertanyakan apa penyebab terjadinya pemadaman listrik di sejumlah wilayah di DKI Jakarta, pada Jumat pagi (10/4)2026), tanpa merasa ‘berdosa’, jajaran petinggi PLN UID Jakarta Raya terlihat bersepeda santai mengelilingi ibu kota.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Kornas Re-LUN) Teuku Yudhistira menilai, jelas hal itu sangat kontras dan tidak masuk akal.
“Karena jelas pemadaman yang terjadi bukan sekadar gangguan biasa. Peristiwa ini melumpuhkan sebagian an aktivitas ibukota, mengganggu aktivitas lainnya seperti pusat perbelanjaan, bahkan menghentikan operasional MRT Jakarta hingga penumpang harus dievakuasi. Dalam situasi seperti ini, publik tidak hanya terdampak secara fisik, tetapi juga secara psikologis muncul kekhawatiran, ketidakpastian. Wajar muncul pertanyaan besar apa yang sebenarnya terjadi?,” ujarnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat siang.
Namun di saat pertanyaan itu muncul, lanjutnya, alih-alih melihat kesigapan penuh dari para Manajemen PLN, publik justru disuguhi citra yang berjarak dari realitas.
“Aktivitas bersepeda mungkin dimaksudkan sebagai ajang kebersamaan atau gaya hidup sehat, tetapi dalam konteks krisis, ia terasa seperti simbol ketidakpekaan. Kepemimpinan dalam sektor layanan publik tidak hanya diuji saat kondisi normal, tetapi justru saat krisis melanda,” tudingnya.
Copot Dirut dan GM PLN UID Jaya
“Di momen seperti ini, yang dibutuhkan bukan sekadar kerja teknis di lapangan, melainkan juga kehadiran moral dari para pemimpin hadir di pusat kendali, memberikan penjelasan terbuka, memastikan pemulihan berjalan cepat, dan yang terpenting, menunjukkan empati kepada masyarakat yang terdampak,” imbuh Yudhis.
Karena jika faktanya seperti itu, kata Ketua Umum IWO tersebut, yang dipertaruhkan bukan hanya aliran listrik, tetapi juga kepercayaan publik terhadap PLN.
“Ketika masyarakat melihat adanya jarak antara penderitaan yang mereka rasakan dengan aktivitas para pemangku kebijakan, maka yang terkikis bukan hanya citra, tetapi legitimasi. Apalagi selama ini PLN kerap mengusung narasi ‘Melayani Sepenuh Hati’. Namun peristiwa ini justru menimbulkan pertanyaan: apakah sensitivitas terhadap pelanggan juga dijaga dengan hati?,” kata dia.
Lebih jauh Yudhistira mengatakan, jika krisis sebesar ini tidak cukup untuk mengubah prioritas, maka publik berhak mempertanyakan, untuk siapa sebenarnya pelayanan itu dijalankan. Kami harap hal ini jadi perhatian Presiden. Sudah sewajarnya copot Dirut PLN dan GM PLN UID Jaya yang seakan tak merasa bersalah atau peristiwa yang bukan masuk kategori _force majeure_ ini,” pungkasnya.
