TribuneIndonesia.com I Petumbak-Papan nama SMKN 1 Patumbak masih berdiri seperti biasa. Aktivitas belajar berlangsung tanpa riuh. Dari luar, sekolah itu tampak seperti sekolah negeri pada umumnya. Namun, di balik ruang kelas dan bangunan yang tidak banyak berubah, tersimpan jejak angka-angka yang kini mengundang pertanyaan. Nilainya bukan jutaan, melainkan miliaran rupiah yang mengalir selama dua tahun anggaran.
Data realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan sekolah tersebut menerima dana lebih dari Rp3 miliar. Besarnya anggaran itu semestinya tercermin pada peningkatan sarana, kualitas layanan pendidikan, maupun fasilitas penunjang. Kenyataannya, sejumlah pihak justru mempertanyakan hasil yang terlihat di lapangan.
Pada Tahun 2023, sekolah memperoleh Dana BOS sebesar Rp769,5 juta pada masing-masing tahap, sehingga total mencapai Rp1,539 miliar. Anggaran terbesar mengalir ke berbagai pos, mulai dari administrasi kegiatan sekolah, pembayaran honor, pemeliharaan sarana dan prasarana, hingga pengembangan perpustakaan.
Perhatian mulai mengarah ketika memasuki Tahap II Tahun 2023. Anggaran pengembangan perpustakaan melonjak menjadi Rp145,9 juta. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana meningkat menjadi Rp165,8 juta. Honor juga bertambah menjadi Rp154,56 juta. Di tengah kenaikan tersebut, tidak ditemukan alokasi untuk penerimaan peserta didik baru maupun uji kompetensi keahlian siswa kelas akhir.
Bagi sekolah kejuruan, uji kompetensi bukan kegiatan pelengkap. Kelulusan siswa menuju dunia kerja bertumpu pada proses tersebut. Ketiadaan anggaran untuk kegiatan itu memunculkan pertanyaan mengenai arah prioritas belanja sekolah.
Sorotan semakin kuat ketika membuka data Tahun 2024. Dana BOS yang diterima mencapai Rp1.485.438.800. Dari jumlah tersebut, pengembangan perpustakaan dan layanan pojok baca kembali menjadi salah satu pos terbesar.
Pada Tahap I, anggaran perpustakaan mencapai Rp203.559.500. Di saat bersamaan, pembayaran honor menembus Rp247 juta. Sebaliknya, anggaran evaluasi pembelajaran hanya Rp4.720.000. Penyediaan alat multimedia pembelajaran bahkan belum memperoleh alokasi.
Memasuki Tahap II, belanja perpustakaan kembali muncul dengan nilai Rp187.782.000. Langganan daya dan jasa mencapai Rp91.140.000. Penyediaan multimedia baru dianggarkan Rp90.885.000. Sementara itu, total pembayaran honor selama Tahun 2024 melampaui Rp416 juta.
Besarnya dana untuk perpustakaan menjadi bagian yang paling banyak dipertanyakan.hampir Rp400 juta dihabiskan dalam satu tahun. Pertanyaannya sederhana: apa bentuk hasil yang dapat dilihat?
Apakah berupa renovasi ruang perpustakaan, pengadaan ribuan buku baru, digitalisasi layanan, atau pengembangan fasilitas lain yang dapat dirasakan langsung oleh peserta didik.
Ketika nilai anggaran terus membesar sementara perubahan fisik maupun layanan belum terlihat sebanding, ruang pertanyaan semakin terbuka. Di titik inilah transparansi menjadi kebutuhan, bukan pilihan.
Upaya memperoleh penjelasan dilakukan dengan menghubungi Kepala SMKN 1 Patumbak, Syafridah, melalui pesan WhatsApp dan sambungan telepon pada Jumat, 24 Juli 2026. Tidak ada jawaban maupun penjelasan yang diberikan. Sikap diam itu membuat pertanyaan mengenai penggunaan dana sekolah belum memperoleh penjelasan dari pihak yang paling berwenang.
Dokumen pertanggungjawaban, rincian belanja, kontrak pekerjaan, bukti pengadaan barang dan jasa, serta hasil pekerjaan menjadi bagian penting yang dapat menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Apabila seluruh penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan, dokumen-dokumen itu semestinya mampu menjelaskan setiap rupiah yang dibelanjakan.
Perhatian terhadap persoalan ini bukan semata soal besarnya angka dalam laporan. Dana BOS berasal dari uang negara yang ditujukan untuk menunjang proses belajar siswa. Setiap penyimpangan, apabila nantinya terbukti melalui audit atau proses hukum, bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengurangi hak peserta didik memperoleh layanan pendidikan yang layak.
Karena itu, dorongan agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Inspektorat, maupun instansi berwenang melakukan audit menyeluruh semakin menguat. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah seluruh belanja telah sesuai ketentuan atau terdapat penyimpangan yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.
Di balik lembar-lembar laporan anggaran, selalu ada cerita yang menunggu dijelaskan. Angka dapat ditulis rapi di atas kertas, tetapi manfaatnya harus terlihat di ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan pada kualitas pendidikan yang diterima siswa. Di situlah jawaban atas miliaran rupiah Dana BOS di SMKN 1 Patumbak akan diuji.(Ilham Gondrong)
