SAPA Desak DPRA Pembentukan Pansus Cegah Penyalahgunaan Aset Daerah

- Editor

Rabu, 29 Januari 2025 - 09:27

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh | Tribuneindonesia.com 

Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dan mengaudit pengelolaan aset daerah, khususnya aset bergerak seperti kendaraan roda dua, roda empat, dan alat berat.

Ketua SAPA, Fauzan Adami, menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah yang buruk selama ini telah merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Menurutnya, banyak aset pemerintah yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru disalahgunakan atau menjadi beban anggaran yang tidak produktif.

“Sangat sepakat dengan wakil DPRA mengenai aset daerah, kami juga sering menerima laporan tentang aset yang dikuasai pihak lain dan penyalahgunaan yang merugikan daerah. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Fauzan Rabu (29/1/2025).

Ketua SAPA menegaskan, bahwa DPRA harus segera membentuk Pansus untuk memastikan seluruh aset pemerintah Aceh terdata dengan baik, dalam kondisi layak, dan digunakan sesuai peruntukannya. Jika ditemukan indikasi aset yang hilang, rusak, atau disalahgunakan, hal tersebut harus diusut tuntas.

Baca Juga:  Arief Martha Rahadyan Sambut KUHP Baru sebagai Langkah Besar Reformasi Hukum

Selain itu, Fauzan mengusulkan agar setiap aset diberi tanda khusus, seperti stiker berlogo daerah, untuk mencegah penyalahgunaan. Ia juga menyarankan agar aset yang sudah tidak layak pakai segera dilelang agar anggaran daerah bisa lebih efisien.

“Jika aset tidak lagi bermanfaat, sebaiknya dilelang. Hasilnya bisa dialokasikan untuk program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua SAPA menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan aset daerah. Ia meminta DPRA untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya dengan tegas dan tidak menunda pembentukan Pansus.

“Jangan membiarkan pemborosan ini terus terjadi. Pengelolaan aset pemerintah harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.[UmarAPandrah].

Berita Terkait

Polres Aceh Tengah Periksa Dugaan Pungli Bantuan Kemensos
Tekan Overkapasitas Rutan Kelas I Medan Pindahkan 85 Napi Tipikor Selama 2025–2026
Dugaan Korupsi Proyek AMI PLN Rp5 Triliun, Relawan Desak KPK dan Kejagung Lakukan Penyelidikan
Rudenim Denpasar Deportasi WN Amerika Serikat Pembunuh Dalam Koper
Dumas Desa Aras Kabu Mandek, Warga Kepung Kejaksaan & Inspektorat
Mafia Tanah Dibidik, P2BMI Puji Polresta Deli Serdang
Setahun berlalu, kasus penikaman Abdul Hadi di Batang Kuis belum terungkap
Bantah Tuduhan Surat Palsu, Pihak Desa Pagar Merbau I Tegaskan Dokumen untuk Cagar Budaya
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 28 Februari 2026 - 07:14

Tekan Overkapasitas Rutan Kelas I Medan Pindahkan 85 Napi Tipikor Selama 2025–2026

Kamis, 26 Februari 2026 - 07:15

Dugaan Korupsi Proyek AMI PLN Rp5 Triliun, Relawan Desak KPK dan Kejagung Lakukan Penyelidikan

Rabu, 25 Februari 2026 - 12:09

Rudenim Denpasar Deportasi WN Amerika Serikat Pembunuh Dalam Koper

Sabtu, 21 Februari 2026 - 03:19

Dumas Desa Aras Kabu Mandek, Warga Kepung Kejaksaan & Inspektorat

Jumat, 20 Februari 2026 - 17:04

Mafia Tanah Dibidik, P2BMI Puji Polresta Deli Serdang

Kamis, 12 Februari 2026 - 04:19

Setahun berlalu, kasus penikaman Abdul Hadi di Batang Kuis belum terungkap

Rabu, 11 Februari 2026 - 14:47

Bantah Tuduhan Surat Palsu, Pihak Desa Pagar Merbau I Tegaskan Dokumen untuk Cagar Budaya

Selasa, 10 Februari 2026 - 10:43

Dumas Proyek Fiktif Desa Aras Kabu memanas! DPW P2BMI Sumut desak Kejari Deli Serdang Serius bongkar dugaan

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x