Langsa | TribuneIndonesia.com — Solidaritas Masyarakat Sipil Kota Langsa (SOMASI) menilai mundurnya dua pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Langsa sebagai indikasi lemahnya sinergitas antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa.
Koordinator SOMASI, Zulfadli, didampingi Tgk Maop, menyampaikan bahwa kondisi tersebut mencerminkan adanya persoalan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pembagian peran dan kewenangan di tingkat pimpinan daerah.
“Seharusnya ketika Wali Kota tidak berada di tempat, maka Wakil Wali Kota yang menjalankan roda pemerintahan, bukan Sekretaris Daerah. Namun sejauh ini, Wakil Wali Kota Langsa seperti tidak diberi ruang sama sekali,” ujar Zulfadli saat memberikan keterangan kepada Tribuneindonesia.com, Kamis (16/4).
Menurutnya, situasi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, sekaligus memunculkan kekhawatiran akan adanya ketidakharmonisan dalam pemerintahan yang baru berjalan sekitar satu tahun tersebut.
“Apakah ini pertanda tidak baik? Publik tentu bisa menilai. Jangan sampai pemerintahan yang baru seumur jagung sudah menunjukkan gejala tidak harmonis,” lanjutnya.
SOMASI juga menekankan pentingnya soliditas dan komunikasi yang baik antara kepala daerah dan wakilnya demi menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Zulfadli menambahkan bahwa dinamika politik memang bersifat fluktuatif, namun hal itu tidak boleh mengganggu jalannya roda pemerintahan.
“Walaupun pada dasarnya politik itu fluktuatif, tapi jangan sampai berdampak pada kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
SOMASI turut menyampaikan masukan kepada Wali Kota Langsa agar dapat memperkuat koordinasi dan membangun komunikasi yang lebih harmonis dengan Wakil Wali Kota. Hal ini dinilai penting guna menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat kepercayaan publik, serta memastikan jalannya roda pemerintahan tetap efektif dan profesional. (ct75)
