Jakarta/Tribuneindonesia.com
Potensi komoditas unggulan dari berbagai daerah di Indonesia kembali dipertemukan dengan peluang perdagangan, investasi, dan kerja sama melalui APKASI Otonomi Expo (AOE) 2026.
Pameran yang memasuki penyelenggaraan ke-7 tersebut resmi dibuka di Hall 3 dan 3A Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang. Kamis (27/8/2026).
Pembukaan AOE 2026 diwakili Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya atas nama Presiden RI Prabowo Subianto.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Sekretaris Jenderal APKASI yang juga Bupati Minahasa Utara Joune Ganda, para bupati se-Indonesia, mitra pembangunan, pelaku usaha, serta duta besar negara sahabat.
Mengusung tema “Jelajahi Ragam Komoditas Indonesia Tanpa Batas”, AOE 2026 diarahkan bukan hanya sebagai ajang promosi produk daerah, tetapi menjadi ruang strategis untuk mempertemukan kekuatan ekonomi daerah dengan pasar, investor, dan peluang kerja sama yang menghasilkan manfaat nyata.
Dalam sambutannya, Bima Arya menegaskan bahwa AOE 2026 tidak boleh berhenti sebagai pameran ataupun agenda seremonial tahunan. Menurutnya, ukuran keberhasilan expo harus mulai diarahkan pada transaksi dan investasi yang benar-benar terealisasi.
“Jangan sampai expo ini hanya menghasilkan MoU saja. Jangan sampai targetnya hanya MoU. Tetapi tentu ada fase berikutnya dari MoU, yaitu realisasi dan groundbreaking yang harus dikawal,” tegas Bima.
Ia mengakui tingginya jumlah pengunjung merupakan hal positif, namun bukan satu-satunya tolok ukur keberhasilan sebuah expo. Menurut Bima, indikator yang lebih tepat adalah seberapa besar investasi yang benar-benar masuk dan terealisasi.
“Nilai investasi yang cair, nilai investasi yang terealisasi, itu rasanya jauh lebih pas,” ujarnya.
Bima bahkan mendorong agar penilaian stan terbaik tidak hanya berdasarkan aspek visual atau kreativitas tampilan.
Lebih dari itu, stan diharapkan mampu menghasilkan investasi konkret.
“Bukan hanya stan yang cantik terlihat oleh mata, tapi investasi yang terealisasi dari stan tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Bima meminta pemerintah daerah memahami secara menyeluruh potensi ekonomi yang menjadi kekuatan utama masing-masing wilayah atau yang disebutnya sebagai “DNA ekonomi”.
Setelah mengetahui kekuatan tersebut, kepala daerah perlu menentukan produk unggulan yang benar-benar kompetitif, memiliki nilai ungkit dan pasar. Pemerintah daerah juga harus memahami kebutuhan pasar, termasuk standar produk, harga, sertifikasi, volume hingga calon pembeli.
“Mulai dari pasar. Kata Pak Menteri, para bupati tolong petakan permintaan. Petakan juga standar, harga, sertifikasi, volume, dan siapa buyer-nya,” ujar Bima.
Menurutnya, potensi daerah selanjutnya harus dikembangkan menjadi proyek yang matang dan siap ditawarkan kepada investor.
Sebab, tidak sedikit daerah yang memiliki potensi ekonomi besar, tetapi belum didukung konsep investasi secara detail, baik dari sisi infrastruktur, perizinan maupun kelayakan proyek.
Bima juga mendorong pemerintah daerah agar belanja melalui APBD dapat lebih produktif dengan memberikan dampak langsung terhadap pengembangan produk dalam negeri dan peningkatan perekonomian masyarakat.
Selain itu, ia menilai penting membangun rantai nilai antardaerah. Daerah yang menjadi produsen perlu dihubungkan dengan daerah pengolah maupun wilayah yang memiliki akses pasar, sehingga potensi ekonomi tidak berhenti pada produksi semata.
“Produsen bertemu pasar, komunitas yang ada meet the standard, dan peluang investasi menjadi proyek yang riil, dan setiap pertemuan mengarah pada kontrak dan realisasi,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Bima menekankan bahwa integritas, transparansi dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel merupakan fondasi penting dalam menciptakan kepercayaan investor serta menjaga keberlanjutan investasi dalam jangka panjang.
Dalam ajang tersebut, Kabupaten Minahasa Utara turut mengambil bagian dengan menampilkan berbagai potensi daerah, di antaranya produk Industri Kecil Menengah (IKM), sektor pariwisata serta peluang investasi yang dimiliki daerah.
Keikutsertaan Minahasa Utara dalam AOE 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperluas promosi potensi daerah sekaligus membuka jejaring dengan pelaku usaha, investor dan mitra strategis, sehingga berbagai keunggulan daerah dapat semakin dikenal dan dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
