Bireuen/Tribuneindonesia.com
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bireuen memperkuat silaturahmi dan kolaborasi kemanusiaan dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen. Hal itu ditandai dengan pertemuan jajaran pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Bireuen dengan Bupati Bireuen H. Mukhlis, S.T., di Pendopo Bupati Bireuen, Jumat malam (28/8/2026).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua PMI Bireuen Edi Saputra atau Edi Obama bersama jajaran pengurus yang akan dilantik untuk masa bakti 2026–2031. Bupati Bireuen hadir dalam kapasitasnya sebagai pelindung PMI Kabupaten Bireuen.
dalam pengantarnya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Bireuen atas sambutan serta dukungan terhadap agenda silaturahmi, musyawarah dan persiapan pelantikan kepengurusan PMI Bireuen.
Ketua PMI Bireuen Edi Saputra menyampaikan bahwa keberadaan Bupati Bireuen sebagai pelindung PMI menjadi bagian penting dalam memperkuat gerakan kemanusiaan di Kabupaten Bireuen.
“PMI mendukung seluruh kerja dan program Bupati Bireuen. Kami juga berkomitmen memperkuat kolaborasi dalam menjalankan misi kemanusiaan,” ujar Edi.
Menurutnya, semangat kolaborasi tersebut telah terlihat saat bencana banjir melanda Aceh, termasuk di Bireuen. Bahkan, Bupati Bireuen turut berada di tengah masyarakat dan relawan dalam penanganan dampak banjir.
Edi menyebut penggunaan jersey PMI oleh Bupati saat berada di tengah relawan menjadi simbol kedekatan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dengan gerakan kemanusiaan.
“Ini kolaborasi yang sangat bagus. Bupati ikut mendampingi para relawan selama ini. Karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bupati untuk pelaksanaan pelantikan pengurus PMI Bireuen,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Edi Saputra juga membacakan susunan kepengurusan PMI Bireuen masa bakti 2026–2031 yang akan dilantik. Menariknya, komposisi kepengurusan tersebut diisi berbagai unsur dan latar belakang, termasuk para sahabat, rekan, serta sejumlah pihak yang sebelumnya berada pada posisi politik berbeda.
Hal tersebut dinilai menjadi gambaran bahwa PMI menempatkan kepentingan kemanusiaan di atas perbedaan kepentingan lainnya.
Sementara itu, Bupati Bireuen H. Mukhlis merespons positif silaturahmi jajaran PMI dan Dewan Kehormatan tersebut. Ia juga menjelaskan sejumlah hal terkait mekanisme anggaran penanganan dan pemulihan pascabanjir.
Menurut Bupati, sebagian besar dukungan anggaran pascabanjir berasal langsung dari kementerian/lembaga terkait dan memiliki mekanisme serta leading sector masing-masing. Pengelolaannya juga melalui proses evaluasi dan pengawasan, termasuk oleh Inspektorat.
“Pasca banjir, banyak anggaran dan bantuan datang melalui kementerian masing-masing. Pemerintah daerah tidak memegang seluruh anggaran tersebut. Ada bantuan yang langsung masuk ke rekening penerima,” jelas Mukhlis.
Ia mencontohkan bantuan jaminan hidup (jadup) yang disalurkan langsung kepada penerima sesuai data yang telah ditetapkan.
Namun, menurutnya, ketika terdapat persoalan data penerima yang tidak tepat atau belum valid, pemerintah daerah, khususnya kepala daerah, kerap menjadi pihak pertama yang dipertanyakan masyarakat.
Bupati menyampaikan hal tersebut dengan suasana akrab bersama Ketua PMI Bireuen Edi Obama dan jajaran tamu kehormatan PMI.
Mukhlis juga meminta jajaran PMI memahami kondisi dan kesibukan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai agenda pemulihan pascabanjir. Ia mengakui masih terdapat sejumlah harapan dan agenda bersama relawan yang belum seluruhnya dapat diakomodasi karena keterbatasan waktu.
Terkait rencana pelantikan pengurus PMI Bireuen masa bakti 2026–2031, Bupati meminta panitia terlebih dahulu menyusun rundown dan konsep acara secara lengkap sebelum menentukan waktu pelaksanaan.
“Saya selaku bupati dan kepala daerah sudah semestinya mengayomi, apalagi ini menyangkut misi kemanusiaan. Susun dulu rundown lengkap acara pelantikan. Untuk menentukan waktunya malam ini belum tepat,” kata Mukhlis.
PMI Bireuen sebelumnya mengusul
