Captiom : Ilustrasi Demo Massa menutut wakil rakyat
Langsa | TribuneIndonesia.com
Gelombang desakan terhadap DPRK Langsa terus menguat. Kali ini, masyarakat Kota Langsa secara tegas mendukung Aksi Solidaritas Masyarakat Sipil (Somasi) yang mendesak DPRK segera menyelesaikan pembentukan Tata Tertib (Tatib) dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang menjadi prasyarat pelaksanaan rapat paripurna penetapan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa terpilih, Jeffry Sentana S. Putra, SE dan Muhammad Haikal Alfisyahrin, ST.
Mandeknya proses ini dianggap sebagai bentuk kelalaian legislatif yang berdampak langsung pada kelumpuhan pemerintahan.
“Sudah hampir tiga bulan pasca-Pilkada, tapi Wali Kota belum juga dilantik. Masalahnya bukan di provinsi, tapi justru di internal DPRK yang belum merampungkan Tatib dan AKD. Ini konyol dan merugikan masyarakat,” ujar Syafruddin, tokoh pemuda Langsa Kota.
Warga menilai DPRK tidak memiliki alasan yang cukup untuk terus menunda pembentukan perangkat internal yang semestinya sudah tuntas di awal masa jabatan. Penundaan ini menyebabkan stagnasi pemerintahan, tertundanya program pembangunan, dan hilangnya arah kebijakan daerah.
“Kami tidak mau DPRK bermain politik di atas penderitaan rakyat. Selesaikan Tatib, bentuk AKD, gelar paripurna, dan lantik wali kota terpilih. Titik!” tegas Yunita, aktivis perempuan dari Langsa Lama.
Kondisi ini memicu keresahan luas. Di media sosial, berbagai komunitas pemuda dan tokoh masyarakat mulai menggalang dukungan untuk aksi lanjutan, jika dalam waktu dekat DPRK tidak mengambil langkah konkret.
“Jangan tunggu rakyat turun dalam jumlah besar. Selesaikan tugasmu atau mundur sebagai wakil rakyat!” kata Darwansyah tokoh masyarakat Langsa Baroe.
Masyarakat kini menuntut DPRK Langsa segera menggelar rapat internal, mengesahkan Tatib, membentuk AKD, dan menjadwalkan paripurna pelantikan dalam waktu secepatnya. Keterlambatan lebih lanjut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. (CT
