Oleh : Chaidir Toweren
TribuneIndonesia.com
Gelombang protes dari Forum Masyarakat Sipil Peduli (SOMASI) Kota Langsa yang berlangsung damai dalam tiga aksi beruntun bukan sekadar aksi spontanitas. Ia lahir dari kekecewaan mendalam masyarakat terhadap lumpuhnya fungsi lembaga DPRK Langsa yang telah menghambat proses penetapan tatib, AKD, hingga pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
Di tengah keresahan itu, publik sempat menarik napas lega. Unsur pimpinan dan seluruh ketua fraksi, kecuali Wakil Ketua II yang sedang berhalangan karena urusan keluarga, akhirnya bersepakat mengakhiri kebuntuan. Komitmen bersama yang diumumkan ke publik dianggap sebagai titik balik yang telah lama dinanti. Kota Langsa butuh pemimpin definitif, bukan kekuasaan yang digantung oleh kepentingan kelompok.
Namun, tak butuh waktu lama untuk harapan itu kembali terguncang. Isu berkembang bahwa salah satu fraksi oposisi mulai “bermain halus”, berpindah haluan ke kubu Wali Kota terpilih. Benarkah? Sampai tulisan ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi. Beberapa anggota dewan yang coba dihubungi tidak menjawab. Mereka lebih memilih diam, seolah lupa bahwa di luar sana rakyat sedang menunggu kepastian.
Jika kabar ini benar, maka yang terjadi bukan sekadar dinamika politik biasa. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap komitmen kolektif. Ini adalah isyarat bahwa kompromi yang dibuat hanya basa-basi politik tanpa niat menyelesaikan persoalan. Ketika elite politik lebih sibuk mengamankan posisi dan kepentingan, maka rakyat kembali menjadi korban.
Politik semacam ini adalah racun bagi demokrasi lokal. Mengulur waktu pelantikan kepala daerah terpilih adalah bentuk sabotase terhadap proses demokrasi yang sah. Maka wajar jika hari ini publik marah, curiga, dan muak.
Kota Langsa tidak bisa terus menjadi korban dari elit yang tidak bertanggung jawab. DPRK Langsa harus diingatkan, bahwa kekuasaan yang mereka emban bersumber dari suara rakyat, dan setiap pengkhianatan atas suara itu akan selalu punya konsekuensi.
Bila kesepakatan yang telah diumumkan gagal dijalankan, maka masyarakat sipil harus bersatu menuntut pertanggungjawaban politik dan moral dari para pihak yang mengingkarinya. Sudah cukup kerusakan yang terjadi. Kota ini butuh pemimpin, bukan konflik yang terus diperpanjang.
Langsa berdiri di simpang jalan, kembali terseret dalam lumpur konflik kepentingan, atau melangkah tegak menuju pemerintahan yang definitif. Pilihannya ada di tangan mereka yang saat ini sedang bermain di ruang kekuasaan. Jangan buat rakyat kecewa yang akhirnya akan berdampak tidak baik yang nantinya dapat menyerang balik.
