Oleh : Chaidir Toweren
TribuneIndonesia.com – – Ada sebuah ungkapan yang semakin sering terdengar di tengah masyarakat: “Di Indonesia kalau ingin menjadi pejabat, yang paling penting bukan skill, tetapi networking.” Kalimat ini menggambarkan sebuah kegelisahan publik terhadap fenomena bahwa terkadang kedekatan, hubungan politik, dan kemampuan membangun jaringan dianggap lebih menentukan dibandingkan kapasitas seseorang dalam menduduki sebuah jabatan.
Ungkapan tersebut tentu tidak muncul tanpa alasan. Masyarakat melihat banyak orang yang memiliki kemampuan, pendidikan, dan pengalaman, tetapi sulit mendapatkan kesempatan karena tidak memiliki akses atau jaringan yang kuat. Di sisi lain, ada pula orang yang memiliki hubungan luas dan kedekatan dengan pemegang kekuasaan, kemudian mendapatkan posisi strategis meskipun kapasitasnya masih dipertanyakan.
Dalam dunia politik dan pemerintahan, networking memang menjadi salah satu modal penting. Tidak ada seorang pemimpin yang dapat bekerja sendirian. Seorang pejabat harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, lembaga pemerintahan, dunia usaha, hingga kelompok sosial lainnya.
Kemampuan menjalin hubungan adalah bagian dari kecerdasan sosial seorang pemimpin. Tanpa komunikasi yang baik, seorang pejabat akan kesulitan menjalankan program dan mendapatkan dukungan terhadap kebijakan yang dibuat.
Namun, persoalan muncul ketika networking menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan seseorang untuk mendapatkan jabatan. Jika jabatan publik hanya diberikan berdasarkan kedekatan, maka sistem akan kehilangan nilai profesionalisme dan meritokrasi.
Jabatan bukan sekadar penghargaan atas hubungan baik dengan seseorang atau kelompok tertentu. Jabatan adalah amanah besar yang menyangkut kepentingan banyak orang. Seorang pejabat mengelola kebijakan, anggaran negara, serta keputusan yang dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Karena itu, kemampuan atau skill tetap menjadi fondasi utama. Seorang pejabat harus memiliki pemahaman terhadap bidang yang dipimpinnya, kemampuan manajemen, integritas, keberanian mengambil keputusan, serta komitmen terhadap kepentingan publik.
Bayangkan jika seseorang menduduki jabatan penting tetapi tidak memiliki kompetensi yang cukup. Dampaknya bukan hanya pada kinerja individu, tetapi juga dapat merugikan institusi dan masyarakat. Program yang tidak tepat sasaran, pelayanan publik yang buruk, serta kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat bisa menjadi akibat dari lemahnya kapasitas seorang pemimpin.
Dalam konteks ini, networking dan skill sebenarnya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Keduanya harus berjalan beriringan. Networking adalah kendaraan yang membantu seseorang membangun komunikasi dan memperluas pengaruh, sementara skill adalah mesin yang menentukan apakah kendaraan tersebut mampu membawa perubahan.
Seorang pejabat ideal bukan hanya orang yang mengenal banyak orang, tetapi juga orang yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah. Ia bukan hanya pandai berbicara, tetapi mampu membuktikan melalui kerja nyata.
Sayangnya, dalam praktiknya, masyarakat sering melihat bahwa popularitas dan kedekatan terkadang lebih cepat membuka pintu kekuasaan dibandingkan prestasi dan kemampuan. Fenomena seperti ini dapat menimbulkan rasa tidak adil bagi mereka yang telah bekerja keras meningkatkan kapasitas tetapi tidak memiliki jaringan politik atau sosial yang kuat.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka budaya profesionalisme dalam pemerintahan akan semakin melemah. Orang-orang terbaik yang memiliki kemampuan bisa kehilangan motivasi karena merasa peluang tidak selalu ditentukan oleh prestasi.
Indonesia membutuhkan perubahan cara pandang dalam memilih dan menempatkan pejabat. Sudah saatnya ukuran utama bukan hanya siapa yang dekat dengan siapa, tetapi siapa yang paling mampu bekerja dan memberikan manfaat.
Seorang pejabat harus dinilai dari rekam jejak, kemampuan, integritas, dan hasil kerjanya. Hubungan politik boleh menjadi bagian dari perjalanan seseorang, tetapi jangan sampai mengalahkan prinsip kompetensi.
Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang hanya pandai membangun citra atau memiliki banyak koneksi. Rakyat membutuhkan pemimpin yang hadir ketika ada masalah, mampu membuat keputusan yang tepat, dan memiliki keberanian memperjuangkan kepentingan umum.
Pada akhirnya, ungkapan bahwa “menjadi pejabat yang penting networking bukan skill” harus menjadi bahan refleksi bersama. Networking memang penting, tetapi tanpa kemampuan hanya akan melahirkan kekuasaan tanpa kualitas.
Bangsa yang maju bukan dibangun oleh orang-orang yang hanya memiliki akses menuju kekuasaan, tetapi oleh mereka yang memiliki kapasitas untuk menggunakan kekuasaan tersebut dengan benar.
Jabatan bukan tentang siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, melainkan siapa yang paling siap menjalankan tanggung jawab. Karena ukuran seorang pejabat bukan berapa banyak orang yang mengenalnya, tetapi berapa banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari kepemimpinannya.
