Caption : Ilustrasi diambil dari media kumparan
TribuneIndonesia.com
“Kejujuran kerap disingkirkan, kompetensi dikalahkan oleh koneksi, dan kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi karena sistem yang enggan dibenahi,” ungkap Anies Baswedan, mantan Rektor termuda dan calon presiden saat menjadi Khatib pada shalat Idul Adha, Jum’at (06/06/2025). Ucapan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan cerminan nyata dari kondisi birokrasi dan sistem pemerintahan kita hari ini. Fenomena ini tidak hanya terjadi di pusat kekuasaan, tetapi juga merembes hingga ke pemerintahan daerah, bahkan sampai tingkat kabupaten dan kota. Banyak kita temukan ASN yang memiliki kompetensi tinggi, rekam jejak pendidikan yang baik, serta dedikasi luar biasa justru tersingkir dari jabatan-jabatan penting. Bukan karena mereka tidak layak, tetapi karena mereka tidak memiliki koneksi dengan pemegang kekuasaan.
Meritokrasi yang seharusnya menjadi fondasi sistem birokrasi justru dikalahkan oleh praktik patronase dan kedekatan personal. Padahal, birokrasi yang sehat dan profesional hanya bisa tumbuh bila setiap posisi diisi oleh mereka yang punya kapasitas, bukan hanya loyalitas.
Lebih menyedihkan lagi, bukan hanya kompetensi yang dikorbankan. Nilai kejujuran pun sering kali disingkirkan. Pejabat yang kritis, jujur, dan berintegritas dianggap sebagai ancaman oleh para penguasa yang lebih mementingkan stabilitas semu dibanding kemajuan nyata. Akibatnya, budaya diam dan kompromi terhadap ketidakbenaran makin mengakar.
Kondisi ini turut memperpanjang rantai kemiskinan. Ketika sistem dibiarkan rusak, kebijakan tak akan berpihak pada publik. Pelayanan publik yang seharusnya menjadi alat untuk mengangkat kesejahteraan, justru berubah menjadi alat kepentingan kelompok kecil. Maka, tidak heran jika kemiskinan diwariskan dari generasi ke generasi, bukan karena masyarakat malas, tetapi karena sistem menutup peluang untuk maju.
Sudah saatnya kita bersuara. Pemerintahan di semua level harus berani melakukan pembenahan menyeluruh. Penempatan jabatan harus berbasis pada kompetensi dan integritas, bukan koneksi dan kedekatan. Bila tidak, maka kita akan terus terjebak dalam lingkaran krisis kepercayaan publik terhadap birokrasi.
Peringatan dari Anies Baswedan harus menjadi cambuk bagi bangsa ini. Jika kita tidak berani membenahi sistem, maka kejujuran akan terus tersingkir, kompetensi tak akan pernah dihargai, dan kemiskinan akan tetap menjadi warisan pahit bagi anak cucu kita.
Penulis juga merasakan hal tersebut juga bisa terjadi di dunia jurnalis, disaat menyampaikan sebuah pemberitaan yang sebenarnya sedang terjadi juga akan mengalami nasib yang sama. Oleh karena itu, pembenahan sistem saja tidak cukup tanpa pembenahan moral. Kita butuh pemimpin dan pejabat yang tidak hanya cerdas, tetapi juga jujur dan bermoral. Birokrasi yang sehat hanya akan terwujud jika moralitas dijadikan fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan. Tanpa itu, kita hanya akan memperbaiki permukaan, sementara akar masalah tetap tumbuh subur.
Oleh : Chaidir Toweren
