JAKARTA/Tribuneindonesia.com
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, H Ruslan Daud (HRD) menyerahkan usulan pembangunan pelabuhan penyeberangan Sibigo, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Aceh, kepada Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Dudy Purwagandhi, disela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI, di Senayan Jakarta, Rabu (17/6/2026).
HRD mengatakan, penyerahan usulan pembangunan pelabuhan penyeberangan Sibigo itu, sehubungan dengan memasuki tahapan pembahasan anggaran Tahun 2027, sekaligus menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Simeulue saat kunjungan kerja HRD pada 22 April 2026 lalu.
“Kita menyampaikan permohonan dukungan anggaran untuk Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Sibigo Kabupaten Simeulue, supaya dapat dimasukkan dalam Program Prioritas Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2027,” kata HRD.
Dikatakannya, usulan dimaksud sangat urgen, dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan, memperkuat aksesibilitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah terluar dan tertinggal.
Menurut Ketua DPW PKB Aceh, usulan ini didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat yang telah berlangsung cukup lama. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Simeulue merupakan daerah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut sebagai urat nadi mobilitas penduduk dan distribusi barang.
Saat ini, sebagian besar aktivitas transportasi laut masyarakat masih terpusat melalui Pelabuhan Sinabang. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang berada di kawasan Sibigo dan wilayah sekitarnya harus menempuh perjalanan darat yang relatif jauh, dengan waktu tempuh yang panjang serta biaya transportasi yang tinggi sebelum dapat mengakses layanan pelayaran.
Sejumlah kajian pembangunan wilayah kepulauan juga menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur pelabuhan menjadi salah satu hambatan utama percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi masyarakat kepulauan termasuk di Kabupaten Simeulue.
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Penumpang Sibigo akan memberikan manfaat yang sangat signifikan, baik dari sisi pelayanan publik maupun penguatan ekonomi daerah.
Kehadiran dermaga tersebut akan memangkas jarak dan waktu tempuh masyarakat menuju titik keberangkatan transportasi laut, sehingga tercipta efisiensi biaya perjalanan, pengurangan biaya logistik, serta peningkatan mobilitas orang dan barang.
Selain itu, tambah HRD, keberadaan dermaga ini diyakini akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir, memperkuat sektor perikanan, perdagangan, jasa transportasi, pariwisata, serta mempercepat distribusi hasil-hasil produksi masyarakat ke pusat-pusat pemasaran.
Dalam jangka panjang, pembangunan dermaga ini akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat integrasi wilayah Kabupaten Simeulue.
Adapun readiness kriteria mulai dari Dokumen Studi Kelayakan, Dokumen Survey dan Investigasi Desain (SID), Dokumen perencanaan teknis (DED), dokumen lingkungan dan persyaratan pendukung pembangunan telah tersedia.
Demikian juga dari aspek lahan, dari informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue bahwa lahan sedang dalam proses pengurusan sertifikasi dari Badan Pertanahan setempat.
Dengan terpenuhinya aspek-aspek tersebut, pembangunan Dermaga Penyeberangan Penumpang Sibigo memiliki tingkat kesiapan yang sangat memadai untuk segera diimplementasikan apabila memperoleh dukungan penganggaran dari Kementerian Perhubungan.
“Berdasarkan pertimbangan tersebut, kami memohon kiranya Bapak Menteri dapat memberikan perhatian khusus serta memprioritaskan pembangunan Dermaga Penyeberangan Penumpang Sibigo Kabupaten Simeulue dalam perencanaan dan penganggaran program Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2027,” pinta HRD.
Ia meyakini bahwa pembangunan infrastruktur ini akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat konektivitas antarpulau, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, mengurangi disparitas pembangunan wilayah, serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi bagi masyarakat Simeulue. (*)
