BBPOM Turun Tangan! Lampung Selatan Dipilih Jadi Model Kabupaten Pangan Aman di Lampung

- Editor

Rabu, 20 Agustus 2025 - 05:06

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 90?

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 90?

Tribuneindonesia.com, Lampung Selatan – Kabupaten Lampung Selatan mendapat intervensi langsung dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung untuk memastikan keamanan pangan yang beredar di masyarakat.

Tahun 2025 ini, Lampung Selatan menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Lampung yang terpilih sebagai penerima program prioritas nasional tersebut.

Hal itu terungkap dalam audiensi antara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, dengan Kepala BBPOM Bandar Lampung, Ani Fatimah Isfarjanti, di ruang kerja Sekda setempat, Rabu (20/8/2025).

Pertemuan membahas implementasi program Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, dan Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan.

Ani Fatimah menjelaskan, intervensi ini bertujuan melakukan pendampingan pengisian tools penilaian Kabupaten Pangan Aman. Tools tersebut menjadi indikator evaluasi sejauh mana implementasi keamanan pangan berjalan lintas sektor di daerah.

“Sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan. Kami sangat mengapresiasi dukungan Bupati Lampung Selatan dan jajaran. Tidak semua daerah mendapat kesempatan seperti ini,” kata Ani Fatimah Isfarjanti.

Baca Juga:  Musrenbang RPJMD Deli Serdang 2025–2029: Fondasi Strategis Menuju Pembangunan Berkelanjutan dan Sejahtera

Menurutnya, keberhasilan program akan berdampak langsung pada pemberdayaan masyarakat. Dengan pangan yang aman, kualitas kesehatan juga meningkat.

Sekda Lampung Selatan, Supriyanto, menegaskan pemerintah daerah siap mendukung penuh implementasi program sesuai arahan Bupati Radityo Egi Pratama. Ia meminta perangkat daerah terkait bekerja maksimal memenuhi seluruh tools penilaian.

“Lampung Selatan menjadi salah satu kabupaten pelaksana intervensi dan penilaian mandiri. Karena itu kita tidak boleh kerja setengah-setengah,” ujar Supriyanto.

Untuk mempercepat koordinasi, pihaknya segera membentuk grup kerja lintas OPD agar pelaksanaan program berjalan efektif. “Dengan adanya grup kerja, komunikasi dan koordinasi akan lebih cepat, sehingga Lampung Selatan bisa meraih hasil terbaik dan menjadi contoh kabupaten pangan aman,” tutupnya. (Nzr/kmf)

Berita Terkait

Data Anggaran Kesehatan Ditutup, Publik dan APH Didorong Awasi Kadiskes Aceh Tenggara
Pemohon Berharap Kadiskes Aceh Tenggara Hadiri Sidang Sengketa Agar Memahami UU Nomor 14 Tahun 2008.
Isra Mi’raj Jadi Momentum Pemko Medan Perkuat Pembangunan Berbasis Nilai Agama
Rumah Datuk Ong Menuju Cagar Budaya, P2BMI Audiensi dengan Bupati Deli Serdang
Kades Sena Diduga Biarkan Rangkap Jabatan, P2BMI Resmi Layangkan Surat Pengaduan
Pustu Direhabilitasi Tapi Tak Berfungsi, Ketua LKGSAI Desak APH Bongkar Tabir di Dinkes Aceh Tenggara
Sinergi Seni dan Pemerintahan, Papa-kini Apresiasi Kinerja Wakil Bupati Pidie
Sekjen LKGSAI Jamal.B: Pustu Direhab Tapi Tak Dihuni Bidan, Ini Bentuk Pembiaran dan Kegagalan Pemerintah Daerah
Berita ini 9 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 3 Februari 2026 - 13:08

Tragedi Idi Cut 3 Februari 1999 Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 3 Februari 2026 - 10:24

Pemohon Berharap Kadiskes Aceh Tenggara Hadiri Sidang Sengketa Agar Memahami UU Nomor 14 Tahun 2008.

Selasa, 3 Februari 2026 - 09:14

​Sinergi Polri dan Pers: Irjen Johnny Isir Tekankan Kebebasan yang Bertanggung Jawab

Selasa, 3 Februari 2026 - 03:02

Kepala SMA Negri 2 Lawe Sigala gala Tahun 2008.

Selasa, 3 Februari 2026 - 02:23

Kepala SMA Negri 2 Lawe Sigala gala Abaikan Panggilan Sidang KIA Kangkangi UU No 14 Tahun 2008.

Selasa, 3 Februari 2026 - 01:43

Nasib PPPK Paruh Waktu 2026 Ditentukan 11 Kondisi, Melanggar Netralitas Langsung Putus Kontrak

Selasa, 3 Februari 2026 - 01:30

Oknum KaDinkes Agara Diduga Bungkam Kepada Media Terkesan Tertutup. 

Selasa, 3 Februari 2026 - 00:56

Gandeng Kepolisian, PPS Bitung Targetkan Tata Kelola Pengamanan Pelabuhan yang Profesional

Berita Terbaru

Pemerintahan dan Berita Daerah

Data Anggaran Kesehatan Ditutup, Publik dan APH Didorong Awasi Kadiskes Aceh Tenggara

Selasa, 3 Feb 2026 - 11:12

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x