ACEH TENGGARA – Sorotan terhadap pekerjaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Desa Kuning II, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara, semakin memanas.
Perwakilan LSM KPK RI, Saidul, angkat bicara dengan nada keras. Ia menegaskan, proyek bernilai Rp195 juta dari APBN 2026 tersebut tidak boleh diperlakukan seperti pekerjaan pribadi yang bisa dikerjakan asal jadi.
“Kami bicara keras karena yang digunakan itu uang negara, bukan uang pribadi. Jangan mentang-mentang programnya melalui masyarakat lalu kualitas pekerjaan boleh seenaknya.
Kalau memang semua sudah sesuai aturan, silakan buktikan dengan dokumen dan pemeriksaan teknis. Jangan cuma pintar memasang papan proyek!” tegas Saidul.
Menurutnya, dokumentasi lapangan yang memperlihatkan kondisi saluran dengan permukaan beton yang tampak kasar, material agregat pada sejumlah bagian konstruksi serta endapan lumpur pada dasar saluran patut menjadi perhatian serius, meskipun kondisi tersebut belum bisa dijadikan kesimpulan adanya pelanggaran.
“Kami tidak asal menuduh. Kami minta diperiksa. Ukur volumenya, cek ketebalannya, periksa mutunya, cocokkan dengan RAB dan dokumen perencanaannya. Kalau benar sesuai, selesai. Tetapi kalau ada yang tidak sesuai, jangan coba-coba ditutup-tutupi,” ujarnya.
“Rp195 Juta Itu Bukan Uang Receh”
Saidul mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran sebesar Rp195 juta yang tercantum pada papan informasi proyek.
Ia meminta pihak pelaksana dan instansi teknis dapat menjelaskan secara terbuka mengenai panjang saluran, dimensi konstruksi, volume beton, penggunaan material, tenaga kerja, hingga realisasi anggaran.
“Rp195 juta itu bukan uang receh. Itu uang APBN. Ada pertanggungjawaban yang harus dibuktikan. Jangan sampai angka di papan proyek Rp195 juta, tetapi ketika dihitung volume fisiknya malah tidak jelas ke mana uangnya,” katanya dengan nada tinggi.
Saidul juga menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mencari-cari kesalahan, tetapi menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran publik.
“Kalau pekerjaan ini bagus, kami justru akan katakan bagus. Tetapi kalau ada kekurangan, jangan berharap kami diam. LSM bukan tukang tepuk tangan pemerintah. Kami punya kewajiban mengawasi penggunaan uang rakyat,” tegasnya.
BWS Sumatera I Diminta Jangan Hanya Duduk di Belakang Meja
Saidul secara khusus meminta Balai Wilayah Sungai Sumatera I turun langsung ke lokasi dan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.
Menurutnya, pengawasan terhadap pekerjaan P3-TGAI tidak boleh berhenti pada laporan administrasi.
“Jangan cuma melihat laporan di atas meja. Turun ke lapangan! Ambil meteran, ukur salurannya. Cocokkan volume dengan RAB. Kalau perlu periksa mutu konstruksinya. Jangan sampai pekerjaan dinyatakan selesai hanya karena secara administrasi terlihat lengkap,” ujarnya.
Ia juga meminta agar pengawasan dilakukan secara objektif dan tidak berpihak kepada pelaksana.
“Kami tidak peduli siapa pelaksananya. Mau P3A, kelompok masyarakat, atau siapa pun, kalau menggunakan uang negara maka wajib bertanggung jawab. Jangan berlindung di balik nama masyarakat untuk menghindari pemeriksaan,” kata Saidul.
Jika Ada Penyimpangan, Saidul: Jangan Lindungi Siapa Pun
Lebih tajam, Saidul mengatakan apabila pemeriksaan resmi nantinya menemukan adanya kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, manipulasi administrasi, atau indikasi penyimpangan anggaran, maka persoalan tersebut harus ditindak sesuai ketentuan hukum.
“Kalau ternyata ada kesalahan teknis, perbaiki. Kalau ada pelanggaran administrasi, tindak sesuai aturan. Tetapi kalau sampai ditemukan indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan negara, jangan ada yang coba bermain aman. Jangan lindungi siapa pun!”
Ia menegaskan, pernyataannya bukan vonis bahwa telah terjadi korupsi.
“Kami tidak mengatakan sudah terjadi korupsi. Itu kewenangan aparat dan hasil pemeriksaan.
Kami hanya mengatakan ada hal yang patut dipertanyakan dan harus diperiksa. Jangan alergi terhadap kritik,” ujarnya.
“Kami Tunggu Jawaban, Bukan Alasan”
Saidul menantang pihak terkait memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai proyek tersebut.
“Kami tunggu jawaban dari pelaksana dan pihak terkait. Bukan jawaban normatif, bukan alasan berputar-putar. Kami mau data, dokumen dan hasil pemeriksaan,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan pesan keras bahwa pembangunan irigasi harus benar-benar memberikan manfaat bagi petani, bukan sekadar memenuhi target pekerjaan.
“Jangan sampai petani hanya mendapatkan saluran beton, sementara kualitasnya dipertanyakan. Program P3-TGAI harus menghasilkan irigasi yang benar-benar bermanfaat. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pekerjaan yang berkualitas.
Kalau ada yang mencoba bermain-main dengan anggaran negara, kami akan terus soroti sampai persoalannya terang-benderang,” pungkas Saidul.***
