BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Ratusan warga korban banjir dan tanah longsor dari sejumlah gampong, bersama Koalisi Gerakan Sipil Bireuen, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Senin 16 Maret 2026. pagi
Aksi damai yang dikoordinatori oleh Halimah dari Sekolah Anti Korupsi (SAK) ini digelar untuk mendesak pemerintah daerah agar segera memenuhi hak-hak korban bencana yang hingga kini dinilai masih terabaikan.
Suasana haru menyelimuti aksi tersebut ketika Suratin Nur, seorang korban asal Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan, berorasi dengan suara bergetar dan berurai air mata. Ia menegaskan bahwa pergerakan mereka murni dari hati nurani, tanpa ditunggangi kepentingan pihak mana pun.
”Aksi kami hari ini murni atas kemauan kami sendiri, kami ingin menuntut hak-hak kami yang belum terpenuhi baik itu Huntara, DTH, Jadup, Huntap maupun bantuan lainnya,” ujar Suratin sambil menangis.
Koordinator GeRAK Bireuen Murni M. Nasir
Pernyataan Pj Sekda Bireuen soal Pengungsi. Kekecewaan warga semakin memuncak lantaran mereka merasa “dipunggungi” oleh pemimpin daerah. Di saat para korban datang untuk menyuarakan penderitaannya, Bupati Bireuen.
Pantauan di lapangan, para pengunjuk rasa akhirnya hanya diterima oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Bireuen, Hanafiah, S.P., CGCAE, didampingi Asisten II Mawardi, S.STP., M.Si., beserta jajaran pejabat tinggi lainnya.
Di tengah audiensi, Halimah selaku koordinator aksi menyampaikan permintaan khusus dari para korban bencana.
Halimah mendesak para pejabat yang hadir untuk menelepon Bupati Bireuen dan menyalakan pengeras suara (loudspeaker) agar warga bisa mendengar langsung penjelasan dari sang kepala daerah. Sayangnya, permintaan tersebut berujung pada penolakan.
