Banda Aceh — Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Provinsi Aceh mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia untuk melakukan supervisi ketat terhadap pengelolaan dana bencana yang telah dikucurkan pemerintah pusat ke Aceh. Desakan ini disampaikan guna mencegah potensi penyelewengan anggaran di tengah situasi darurat.
Koordinator Wilayah AMAN Aceh, Syafyuzal Helmi, menyatakan bahwa aliran Dana Efisiensi Khusus serta dana kolektif Transfer ke Daerah (TKD) memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan apabila tidak diawasi secara serius oleh lembaga antirasuah.
“Dana ini jumlahnya sangat besar dan bersifat darurat. Dalam kondisi seperti ini, prosedur sering dipercepat dan pengawasan berpotensi longgar. Karena itu, kami meminta KPK hadir sejak awal untuk melakukan supervisi dan pencegahan,” ujar Syafyuzal di Banda Aceh, Rabu (29/1/2026).
AMAN Aceh menyampaikan sejumlah tuntutan utama, di antaranya meminta KPK memantau proses pengadaan barang dan jasa dalam proyek rehabilitasi serta rekonstruksi infrastruktur agar terhindar dari praktik suap dan mark-up anggaran. Selain itu, AMAN juga mendorong Pemerintah Aceh untuk membuka secara transparan data penyaluran bantuan sosial dan dana darurat kepada publik.
Pengawasan khusus, lanjut Syafyuzal, juga perlu difokuskan pada daerah penerima hibah dalam jumlah besar seperti Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, guna memastikan dana benar-benar sampai kepada masyarakat terdampak bencana.
“Jangan sampai tragedi bencana justru berubah menjadi ladang bisnis bagi pihak-pihak tertentu. Mahasiswa akan menjadi mata dan telinga rakyat. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, kami siap melaporkannya secara resmi,” tegasnya.
Syafyuzal menambahkan, AMAN Aceh mendukung penuh upaya rekonstruksi dan pemulihan pascabencana di Aceh. Namun, menurutnya, seluruh proses pembangunan harus dilandasi prinsip kejujuran dan akuntabilitas.
“Kami akan terus mengawal aliran dana bencana ini agar benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
