Bireuen/Tribuneindonesia.com
BNPB sedang melakukan proses verifikasi 26 ribu unit rumah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Bireuen.Untuk mempercepat proses verifikasi, BNPB menugaskan 200 orang verifikator yang saat ini sedang bekerja di lapangan.
Plt Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, Doli Mardian, Kamis, 22 Januari 2026, menjelaskan tim verifikasi rumah terdampak bencana hidrometeorologi di Bireuen telah mengikuti bimbingan teknis pada Senin, 19 Januari 2026.Doli menerangkan tim verifikasi sudah bekerja selama dua hari di lapangan.
Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, tim tersebut bekerja selama satu minggu.
“Tim sedang bekerja di lapangan melakukan verifikasi. Jumlah mereka 200 orang. Setiap desa ditugaskan dua orang petugas verifikasi,” terang Doli Mardian.
Verifikator bertugas memverifikasi data rumah yang hilang/rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Setelah proses verifikasi rumah terdampak bencana hidrometeorologi, akan dilakukan proses uji publik.
Data daftar rumah-rumah tersebut akan diumumkan di desa masing-masing.Setelah proses uji publik selesai, maka dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
Pada kesempatan itu Doli menjelaskan, untuk rumah hilang/rusak berat yang oleh pemiliknya memilih hunian tetap (huntap) mandiri, pembangunannya akan dilakukan oleh BNPB.
“Untuk korban yang memilih hunian tetap mandiri, maka pembangunannya dilakukan oleh BNPB,” terangnya. Terkait kapan akan dimulai pembangunan huntap di Bireuen? Doli mengatakan prosesnya akan dilanjutkan pada awal Februari 2026.
Sebelumnya di Gampong Balee Panah,Juli, sudah dibangun tiga unit rumah contoh oleh BNPB. Data Huntap Terpusat Sudah Dikirim ke PKP.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bireuen, Ir. Fadli, S.T.,M.SM dalam keterangan terpisah mengatakan pihaknya sudah mengirimkan data hunian tetap terpusat kepada Kementerian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Adapun jumlah huntap terpusat berjumlah 48 unit, seluruhnya berada di Gampong Krueng Simpo, Kecamatan Juli.
Fadli menjelaskan, dari 48 unit huntap terpusat tersebut, 31 unit berada di Dusun Bivak, dan 17 Unit di Dusun Alue Keumiki.
“Data huntap terpusat sudah kami kirim ke Kementerian PKP,” kata Fadli. Ia menjelaskan, Kementerian PKP hanya membangun huntap yang terkonsentrasi pada satu titik.
“Jadi mereka membangun hunian tetap seperti komplek. Berada di satu titik dalam jumlah tertentu,” kata Fadli.
Fadli berharap, mudah-mudahan Kementerian PKP juga akan membangun huntap mandiri di desa terdampak, seperti yang dilakukan BNPB.
