PANDEGLANG|Tribune Indonesia.com
Dunia pendidikan di Kabupaten Pandeglang kembali dihebohkan oleh sikap tertutup oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan.
Proyek revitalisasi SDN Mekarsari 3, Kecamatan Panimbang, yang diduga menggunakan material baja ringan bekas dan mengabaikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kini menyeret nama Eneng Wasitoh, selaku Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan Panimbang.
Alih-alih terbuka dan memberikan hak jawab, Eneng Wasitoh justru memblokir nomor telepon Sekretaris Jenderal Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang), Jaka Somantri, yang hendak melakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait dugaan penyimpangan proyek tersebut. Kamis (16/10/2025).
Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk arogansi dan penghalangan terhadap tugas jurnalistik, yang jelas bertentangan dengan semangat transparansi publik dan keterbukaan informasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 18 ayat (1) UU Pers secara tegas menyebutkan:
“Setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
Dengan demikian, tindakan memblokir komunikasi konfirmasi wartawan dapat dikategorikan sebagai upaya menghalangi kerja pers yang dilindungi undang-undang.
Bungkamnya Kepala Sekolah SDN Mekarsari 3 dan sikap tertutup Korwil Panimbang membuat Gabungan Organisasi Wartawan Indonesia (GOWI) — yang di dalamnya tergabung Gabungnya Wartawan Indonesia (GWI) dan Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) DPC Kabupaten Pandeglang — geram.
Mereka, bersama aktivis Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API), berencana melayangkan surat permohonan konferensi pers besar-besaran untuk mengungkap dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan Pandeglang.
Ketua GWI DPC Kabupaten Pandeglang, Reynold Kurniawan, mengecam keras tindakan tidak terpuji yang dilakukan oknum Korwil tersebut.
“Sikap memblokir wartawan itu jelas tidak bisa ditolerir. Itu penghinaan terhadap profesi pers dan pelanggaran hukum. Kami minta Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan segera menegur dan menindak tegas,” ucap Reynold dengan nada geram.
Sementara itu, Andi Irawan, aktivis BARA API, menegaskan bahwa pihaknya akan turun ke lapangan dan mengawal kasus ini sampai ke ranah hukum.
Kalau pejabat publik sudah mulai alergi terhadap wartawan, itu tanda bahaya bagi demokrasi. Kami akan desak Inspektorat dan Bupati untuk memeriksa proyek ini. Bila perlu, kami akan aksi di depan Dinas Pendidikan,” tegas Andi.
Di sisi lain, Jaka Somantri, Sekjen AWDI DPC Kabupaten Pandeglang, mengaku kecewa atas perlakuan tidak etis dari pejabat pendidikan yang justru memblokir nomor wartawan.
“Kami datang baik-baik untuk konfirmasi, bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Tapi justru nomor kami diblokir. Ini bukti nyata bahwa ada hal yang ditutupi di balik proyek revitalisasi SDN Mekarsari 3,” ujar Jaka.
“Kami akan menempuh langkah hukum dan langkah organisasi agar kejadian seperti ini tidak terulang. Wartawan dilindungi undang-undang, dan siapa pun yang menghalangi bisa dipidana,” tambahnya.
Masyarakat kini menanti langkah tegas Dinas Pendidikan dan Bupati Pandeglang dalam menindak oknum pejabat yang dianggap arogan dan tidak menghormati tugas jurnalistik.
Sikap seperti ini bukan hanya mencederai etika birokrasi, tapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Pandeglang.”(Tim/red)
