Manado, Sulut | Tribuneindonesia.com,
Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas Dukungan Perbankan dalam Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (PMBG). Kamis (22/05/25).
Program nasional strategis ini bertujuan memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah, mendorong ketahanan pangan, dan mengendalikan inflasi daerah.
Diketahui, dalam rapat tersebut Pemerintah pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp95 triliun melalui APBN untuk mendukung Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (PMBG).
Dana ini akan disalurkan secara bertahap kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan digunakan untuk membangun infrastruktur dapur gizi dan pusat suplai serta penyimpanan pangan bergizi (SPPG) di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara.
Sementara itu, Pemprov Sulut saat ini memiliki rencana pembangunan 14 dapur gizi, dengan 7 di antaranya telah beroperasi dan 7 lainnya masih dalam tahap pembangunan.
Selain itu, Proses pencarian lahan masih berlangsung di beberapa kabupaten/kota, dengan skema pembangunan yang beragam, termasuk pendanaan langsung dari BGN dan hibah lahan dari pihak swasta.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengalokasikan Rp3,5 miliar untuk pembangunan setiap Pusat Suplai dan Penyimpanan Pangan Bergizi (SPPG). Setiap SPPG dirancang untuk melayani hingga 3.000 anak dan memiliki stok minimal yang dapat mencukupi kebutuhan satu minggu.
Di sisi lain, Dalam proyek SPPG, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi mitra strategis dan PIC bersama BGN untuk mengelola transaksi dan modal kerja. BRI menawarkan pinjaman Rp3-4 miliar dengan suku bunga 9,95% untuk mendukung pembangunan SPPG, dengan potensi penurunan suku bunga ke level lebih kompetitif.
Tidak hanya itu, Dalam rangka mendukung proyek SPPG, BRI telah mengumpulkan data nominatif vendor dan menyiapkan platform pembayaran khusus sejak Januari 2025.
BRI juga akan melakukan kunjungan ke daerah-daerah pelaksana untuk memastikan kesiapan dan kebutuhan masing-masing wilayah, serta mengoptimalkan perputaran modal kerja.
Sulawesi Utara sendiri, menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan komoditas utama untuk Program PMBG, seperti beras, ikan, daging, sayur-sayuran, susu, dan telur, karena mengalami defisit beberapa komoditas.
Oleh karena itu, koordinasi antar instansi sangat penting untuk mengendalikan inflasi dan memastikan ketersediaan stok. Pemerintah menekankan pentingnya peran produsen lokal, seperti petani dan peternak, dalam menjaga stabilitas pasar.
Sementara itu, Dalam mendukung sektor pertanian, BI menjalankan program PATUA untuk membimbing petani dan menjadi pengajar dalam program SPPI yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan di Tomohon pada Juni mendatang.
Program ini-pun nantinya akan diikuti oleh 200 peserta dan bertujuan meningkatkan kemampuan petani lokal.
Dalam mendukung program PMBG, OJK menyampaikan empat program dukungan, yaitu penguatan jasa keuangan daerah, perlindungan petani melalui asuransi parametrik, skema pembiayaan untuk pelaku usaha, serta pelaksanaan TPAKD untuk meningkatkan akses keuangan daerah dan mendukung keberhasilan program ini.
Diketahui, Pelaksanaan Program PMBG di Sulawesi Utara masih tertunda karena Pemprov Sulut menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Meskipun dana telah tersedia, belum adanya regulasi operasional resmi menjadi hambatan untuk memulai pelaksanaan teknis di lapangan.
Lebih lanjut, OJK mengusulkan agar dana APBD yang ada di Bank SulutGo (BSG) melalui SP2D dapat dialihkan langsung ke BRI untuk memperlancar proses pencairan anggaran dan pelaksanaan kegiatan.
Sementara itu, Pemerintah sempat menggulirkan konsep Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari solusi jangka panjang distribusi pangan lokal, namun hingga saat ini inisiatif tersebut belum terlaksana.
Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (PMBG) adalah langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas generasi mendatang melalui asupan gizi yang memadai.
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan ekonomi lokal.
Kolaborasi ini penting untuk memastikan distribusi pangan yang efektif, pengelolaan anggaran yang transparan, dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal.
Dengan kerja sama yang solid, program ini dapat memberikan dampak positif signifikan bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. (Talia)
