SAPA Desak DPRA Pembentukan Pansus Cegah Penyalahgunaan Aset Daerah

- Editor

Rabu, 29 Januari 2025 - 09:27

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh | Tribuneindonesia.com 

Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dan mengaudit pengelolaan aset daerah, khususnya aset bergerak seperti kendaraan roda dua, roda empat, dan alat berat.

Ketua SAPA, Fauzan Adami, menyatakan bahwa pengelolaan aset daerah yang buruk selama ini telah merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
Menurutnya, banyak aset pemerintah yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru disalahgunakan atau menjadi beban anggaran yang tidak produktif.

“Sangat sepakat dengan wakil DPRA mengenai aset daerah, kami juga sering menerima laporan tentang aset yang dikuasai pihak lain dan penyalahgunaan yang merugikan daerah. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Fauzan Rabu (29/1/2025).

Ketua SAPA menegaskan, bahwa DPRA harus segera membentuk Pansus untuk memastikan seluruh aset pemerintah Aceh terdata dengan baik, dalam kondisi layak, dan digunakan sesuai peruntukannya. Jika ditemukan indikasi aset yang hilang, rusak, atau disalahgunakan, hal tersebut harus diusut tuntas.

Baca Juga:  Wagub Aceh Terpilih Fadhullah Kunjungi Rumah Singgah BFLF

Selain itu, Fauzan mengusulkan agar setiap aset diberi tanda khusus, seperti stiker berlogo daerah, untuk mencegah penyalahgunaan. Ia juga menyarankan agar aset yang sudah tidak layak pakai segera dilelang agar anggaran daerah bisa lebih efisien.

“Jika aset tidak lagi bermanfaat, sebaiknya dilelang. Hasilnya bisa dialokasikan untuk program yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ketua SAPA menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam pengelolaan aset daerah. Ia meminta DPRA untuk segera menjalankan fungsi pengawasannya dengan tegas dan tidak menunda pembentukan Pansus.

“Jangan membiarkan pemborosan ini terus terjadi. Pengelolaan aset pemerintah harus benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkasnya.[UmarAPandrah].

Berita Terkait

Spanduk Raib Misterius! Mafia Tanah Diduga Mengincar Lahan Kesultanan Deli di Helvetia
Teror Hukum di Balik Pungli Sekolah: Tiga Wartawan Dijebak, Ditangkap Tanpa Surat Tugas
Pelayanan Buruk dan Arogansi Lurah Tegal Sari II, TKN Desak Wali Kota Medan Bertindak Tegas
‎Kades Cinta Rakyat Didesak Selesaikan 1,5 Tahun Masalah Sertifikat Tanah
Waspada Penipuan Digital: Nasabah Khawatir Gunakan Mobile Banking, Lembaga Keuangan Diminta Perkuat Sistem Keamanan
Dianiaya Brutal, Tiurmaida Br Sidebang Masih Menanti Keadilan: Kasus Berlarut dan Belum Tuntas!
Diduga Adanya Bau Korupsi, Diminta APH Periksa Dana BOS SMKN 1 Pante Bidari
TKN Ultimatum Pemko Medan, Desak Penertiban Bangunan Ilegal dan Evaluasi Kadis Perkim
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Mei 2025 - 18:52

SPRI Sulut Soroti Rekomendasi BPK RI soal Kerja Sama Media Massa

Sabtu, 31 Mei 2025 - 14:34

Ketua AWNI Subulussalam Dituding Tak Netral, Sejumlah Wartawan Soroti Dugaan Pembelaan Berlebihan terhadap Pemerintah Desa

Sabtu, 31 Mei 2025 - 14:25

Diduga Peras Kepala Sekola, Tiga Oknum Mengaku Wartawan Diamankan

Sabtu, 31 Mei 2025 - 14:16

Komite Anti Korupsi Indonesia Desak Pemerintah Aceh Copot Direktur RSUDZA

Sabtu, 31 Mei 2025 - 11:32

Pemerintah Pusat Jangan Melukai Masyarakat Aceh Karena Kepentingan Pihak Tertentu.

Jumat, 30 Mei 2025 - 13:47

Klarifikasi Pj Kepala Desa Mendilam Dinilai Tendenius, Warga Minta Media A1News Bersikap Netral

Jumat, 30 Mei 2025 - 03:51

Syamsul Bahri Ketua GWI Banten kecam oknum Pelaksana Proyek Di Kampung Bayur Desa Kresek Yang Intimidasi Jurnalis.

Kamis, 29 Mei 2025 - 14:08

Marhaba: Usai Dilantik, Endang Sunaryo Resmi Pimpin DPC PJS Rohul

Berita Terbaru

TNI dan Polri

Komsos Kunci Utama Keberhasilan Pembinaan Teritorial

Minggu, 1 Jun 2025 - 00:57

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x