Aceh Timur | Tribuneindonesia.com
Salah satu tokoh masyarakat di Idi, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur Asril Ibrahim meminta kepada Bupati agar tidak terlalu fokus pada inspeksi mendadak (sidak).
Asril menyampaikan kepada awak media ini Minggu (20/04/2025), ia menganggap Bupati Aceh Timur sebaiknya fokus pada pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta mengurangi kegiatan sidak yang bisa mengganggu kegiatan operasional dinas dan kurang produktif.
Bupati perlu mempertimbangkan bahwa sidak, meskipun memiliki tujuan baik seperti meningkatkan disiplin pegawai dan memastikan pelayanan publik, dapat mengganggu kegiatan rutin dan produktivitas di dinas.
Selain itu, tokoh masyarakat mungkin menginginkan bupati lebih fokus pada perencanaan pembangunan jangka panjang dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Ada beberapa alasan mengapa tokoh masyarakat mungkin menginginkan bupati mengurangi kegiatan sidak yaitu:
mengganggu produktivitas: sidak yang terlalu sering dapat mengganggu kegiatan rutin di dinas dan mengganggu produktivitas pegawai.
Kurang Efektif: sidak yang hanya bersifat insidentil mungkin kurang efektif dalam menciptakan perubahan jangka panjang.
Fokus pada Pembangunan: tokoh masyarakat mungkin menginginkan bupati lebih fokus pada pembangunan dan pelayanan masyarakat jangka panjang, bukan hanya pada kegiatan sidak.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan: bantuan dari bupati untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat bisa lebih efektif jika tidak terlalu sering dilakukan dengan sidak.
Meningkatkan Kepercayaan: dengan mengurangi kegiatan sidak dan fokus pada pembangunan, bupati dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Dengan kata lain, tokoh masyarakat menginginkan bupati untuk lebih fokus pada tugas-tugas utama sebagai pemimpin daerah, yaitu merencanakan pembangunan, memastikan pelayanan masyarakat berjalan lancar, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
“Ada beberapa permasalahan yang belum selesai, gaji kepala desa masih tertunggak dua bulan, jalan rusak, rumah tidak layak huni, permasalahan tenaga honorer yang tidak lolos P3K dengan gaji perbulan Rp 200.000 perbulan, ini harus di perhatikan serius oleh pemerintah daerah untuk di perjuangkan,” pungkas Asril Ibrahim.
(fn)
