Bitung | Tribuneindonesia.com – Posisi tawar Kota Bitung dalam kancah kebijakan maritim nasional kian menguat, Kamis (16/04/26).
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, resmi mengemban amanah sebagai Wakil Sekretaris Koordinator Wilayah VI Sulawesi dalam struktur Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspekindo) periode 2025–2030.
Prosesi pelantikan yang berlangsung khidmat di Hotel Borobudur, Selasa (14/04), dipimpin langsung Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Momentum ini menandai fase baru bagi kepemimpinan daerah pesisir dalam menyelaraskan visi pembangunan ekonomi biru pusat dan daerah.
Struktur anyar Aspekindo kali ini tampak solid dengan kehadiran sejumlah kepala daerah potensial. Posisi nakhoda organisasi dipegang oleh Erlina sebagai Ketua Umum, didampingi Safaruddin di kursi Sekretaris Jenderal dan M. Nur Arifin selaku Bendahara Umum.
Kehadiran tokoh-tokoh kunci seperti Syarif Abdullah dan pakar kelautan Rokhmin Dahuri dalam forum tersebut mempertegas bahwa Aspekindo bukan sekadar seremonial administratif.
Organisasi ini diproyeksikan menjadi ruang konsolidasi kebijakan maritim yang krusial bagi masa depan wilayah kepulauan.
“Ini menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat pesisir,”
ujar Hengky Honandar usai pelantikan. Ia menekankan bahwa kolaborasi erat antara pusat dan daerah adalah kunci utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Masuknya Hengky ke dalam struktur elit Aspekindo membawa ekspektasi besar bagi Kota Bitung, yang selama ini menjadi simpul ekonomi kelautan di Timur Indonesia.
Namun, jabatan ini juga datang dengan tumpukan pekerjaan rumah (PR) yang belum usai.
Dalam seminar nelayan yang digelar di sela-sela agenda pelantikan, isu-isu sensitif kembali mencuat. Beberapa tantangan mendasar yang menjadi sorotan antara lain:
Ketimpangan Ekonomi: Masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan tradisional.
Akses Modal: Sulitnya pelaku usaha kecil di sektor perikanan mendapatkan dukungan finansial.
Infrastruktur: Kebutuhan akan pelabuhan dan rantai distribusi yang lebih efisien.
Kepastian Hukum: Regulasi tata kelola wilayah pesisir yang sering kali tumpang tindih.
Kini, efektivitas Aspekindo akan diuji dari sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan mampu bertransformasi menjadi kebijakan konkret di lapangan.
Bagi Hengky dan jajaran pengurus lainnya, tantangan sesungguhnya bukan terletak pada struktur organisasi di atas kertas, melainkan pada perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat di tepian pantai.
Publik kini menanti, apakah sinergi ini mampu menjawab kegelisahan nelayan yang masih menunggu perbaikan nasib, atau sekadar menjadi forum diskusi tingkat tinggi tanpa eksekusi di laut lepas. (∗-talia)
