Pembangunan Huntara di Pidie Jaya Disorot, Kontraktor dan Buruh Asal Luar Daerah. Diduga Abaikan Pekerja Lokal

- Editor

Sabtu, 21 Februari 2026 - 16:01

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Banda Aceh | TribuneIndonesia.com – Pembangunan hunian sementara (Huntara) di Kabupaten Pidie Jaya menuai sorotan masyarakat. Proyek yang diperuntukkan bagi warga terdampak bencana itu diduga tidak melibatkan tenaga kerja lokal, melainkan memboyong kontraktor hingga buruh dari luar Aceh, tepatnya dari Palembang.

Sejumlah warga menyampaikan kekecewaan atas kondisi tersebut. Mereka menilai, di tengah situasi sulit pascabencana, kesempatan kerja seharusnya diprioritaskan bagi masyarakat setempat.

Salah satu rumah warga di jadikan tempat tinggal pekerja dari luar

 

 

 

 

 

 

Pepatah Aceh yang kerap terdengar kembali mencuat di tengah polemik ini: “Buya kreung te dong-dong, buya tameung meraseuki”  yang secara sederhana dimaknai sebagai “orang luar mendapat rezeki, sementara orang lokal hanya gigit jari.”

Seorang buruh bangunan asal Pidie Jaya yang enggan disebutkan namanya mengaku sangat kecewa. Ia menyebut perusahaan pelaksana proyek tidak melibatkan pengusaha maupun pekerja lokal dalam pembangunan huntara tersebut.

“Kami ini juga punya kemampuan dan pengalaman kerja. Tapi tidak diberi kesempatan,” ujarnya.

Baca Juga:  DLH Kota Langsa Gerak Cepat Tanggapi Laporan Warga Soal Tumpukan Sampah

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa para pekerja asal Palembang tersebut menyewa rumah warga dengan nilai kontrak berkisar antara Rp10 juta hingga Rp15 juta. Rumah-rumah yang disewa berada di wilayah Kecamatan Meureudu, tepatnya di Desa Meuraxa dan Keude Meureudu.

Menurut keterangan warga Desa Meuraxa, dalam satu rumah yang disewa tersebut dihuni sekitar 15 hingga 20 orang pekerja.

Masyarakat menilai, apabila proyek pembangunan dikerjakan dengan melibatkan tenaga kerja lokal, maka perputaran ekonomi akan lebih dirasakan langsung oleh warga terdampak.

Atas persoalan ini, sejumlah masyarakat mendesak pemerintah untuk lebih tegas dalam mengatur proyek-proyek penanganan bencana agar berpihak pada tenaga kerja lokal. Bahkan, muncul dorongan agar pemerintah pusat menetapkan status bencana nasional untuk wilayah Sumatra agar penanganan dan pengawasan proyek dapat dilakukan lebih maksimal.

Sementara itu, saat dimintai konfirmasi terkait dugaan tersebut, pihak balai terkait hingga berita ini diturunkan belum memberikan tanggapan resmi. (May)

Berita Terkait

Jangan Jadikan Anak sebagai Objek Polemik, DPRK Otsus Minta Persoalan OAP Diserahkan kepada Pokja MRP PBD
Pekerjaan Drainase Simpang Tembakau Deli Mulai Berbenah, Pekerjaan CV Yudha Pratama Dinilai Semakin Rapi
Ketua DPRK: Jangan Biarkan Masyarakat dalam Ketidakpastian
Seleksi IPDN Raja Ampat Disorot DPRK Otsus: Jangan Ada Standar Ganda OAP
Seleksi IPDN Raja Ampat Disorot DPRK Otsus: Jangan Ada Standar Ganda dalam Penerapan Otsus
Status OAP Peserta Afirmasi IPDN Raja Ampat Dipertanyakan, DPRK Otsus: Jangan Jadikan Anak sebagai Objek Persoalan
Seleksi IPDN Raja Ampat Disorot DPRK Otsus, Baharudin: Jangan Hanya Satu Anak yang Disorot
Anak Pejabat Masuk Jalur Afirmasi Otsus Disorot, Soleman Dimara: Jangan Ada Keistimewaan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 8 September 2026 - 14:47

Jangan Jadikan Anak sebagai Objek Polemik, DPRK Otsus Minta Persoalan OAP Diserahkan kepada Pokja MRP PBD

Selasa, 8 September 2026 - 14:32

Disetujui Lima Fraksi DPRD, Perumda Air Minum Duasudara Bitung Tancap Gas Benahi Infrastruktur

Selasa, 8 September 2026 - 14:08

Pekerjaan Drainase Simpang Tembakau Deli Mulai Berbenah, Pekerjaan CV Yudha Pratama Dinilai Semakin Rapi

Selasa, 8 September 2026 - 13:23

Ketua DPRK: Jangan Biarkan Masyarakat dalam Ketidakpastian

Selasa, 8 September 2026 - 12:34

Seleksi IPDN Raja Ampat Disorot DPRK Otsus: Jangan Ada Standar Ganda OAP

Selasa, 8 September 2026 - 12:05

Status OAP Peserta Afirmasi IPDN Raja Ampat Dipertanyakan, DPRK Otsus: Jangan Jadikan Anak sebagai Objek Persoalan

Selasa, 8 September 2026 - 11:11

Lampu Merah Simpang Empat Kebet Padam, Padam Atau Ancaman Keselamatan Pengguna Jalan

Selasa, 8 September 2026 - 11:05

BPBD Kota Bitung Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Bencana di Pinasungkulan

Berita Terbaru

Headline news

Ketua DPRK: Jangan Biarkan Masyarakat dalam Ketidakpastian

Selasa, 8 Sep 2026 - 13:23