Bireuen / Tribuneindonesia.com
Musrenbang merupakan rangkaian kegiatan perencanaan pembangunan dalam Mendukung merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo. “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2025″ hal ini bertujuan untuk melakukan harmonisasi seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
PLT Camat Peusangan Hamdani, S.Ag, sebagai ketua panitia mengatakan, Musrembang tingkat kecamatan merupakan pelaksanaannya sesuai peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2026, untuk efesiansi anggaran kegiatan ini digabung menjadi 4 Kecamatan, diantaranya Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Jangka yang digelar di Gedung Karang Taruna Peusangan pada Rabu, 12 Maret 2025.
Lebih lanjut Hamdani dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini di ikuti oleh Anggota DPRK dapil II, dan juga semua SKPK serta di hadiri oleh semua kepala desa dari 4 kecamatan, termasuk para tokoh masyarakat,”Musrenbang tahun ini dengan mengusung tema “Meningkatkan Infrastruktur, Daya Saing, dan Kemandirian Fiskal Daerah yang Didukung oleh SDM yang Inovatif dan Berbudaya Islami.” jelasnya”.
Sementara itu Bupati Bireuen, H. Mukhlis, ST, yang di dampingil Wakil Bupati Bireuen Ir H Lazuardi MT, yang hadir dalam acara musrembang tersebut, dengan resmi mengumumkan berencana akan membentukan Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas secara khusus mengawasi dan mengelola seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bireuen.
Karena Menurut Bupati Bireuen H Mukhlis,ST, potensi asli PAD, yang dihasilkan selama ini dinilai masih belum maksimal akibat lemahnya pengawasan terhadap pajak- pajak daerah, serta hasil pengelolaan, dan diduga masih banyaknya terjadi kebocoran disana sini, “jelasnya”.
Lebih lanjut, Bupati Mukhlis menyampaikan rasa kecewanya terhadap banyaknya potensi PAD yang terabaikan, baik akibat kelalaian dalam pengawasan maupun kurangnya perhatian terhadap sektor-sektor yang sebenarnya bisa menjadi sumber pemasukan daerah. Ia menyoroti bahwa pajak daerah, seperti retribusi pasar, pajak restoran, dan pajak hiburan, masih belum terkelola dengan baik dan maksimal, dan masih terus terjadi kebocoran.
“Kalau PAD kita bisa berjalan sesuai dengan target yang seharusnya, dampaknya tentu akan sangat besar bagi masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah sedang menghadapi masa refocusing anggaran dan penghematan di berbagai sektor. Karena itu, kita harus lebih serius dan fokus dalam menggali potensi yang ada,” tegas Mukhlis”.
Mukhlis menilai bahwa pengelolaan PAD selama ini masih bernaung di bawah bidang keuangan daerah yang memiliki beban kerja cukup berat. Oleh karena itu, ia berinisiatif untuk membentuk satu Dinas khusus yang akan fokus menangani pendapatan daerah secara lebih efektif dan sistematis.
Selain pajak dan retribusi daerah, Mukhlis juga menyoroti pengelolaan kekayaan alam Bireuen yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Ia menegaskan bahwa banyak sumber daya alam, seperti pasir, batu, tanah liat, dan material tambang lainnya, yang diambil oleh pemilik proyek tanpa membayar pajak galian C, ke daerah. Dan khusus untuk galian C akan dibuat pos distribusi pajak di dekat lokasi galian, “tegas bupati”.
“Ini sangat berbahaya. Kekayaan alam kita diambil begitu saja tanpa kontribusi apapun bagi daerah. Padahal, jika pengawasan lebih ketat, potensi pendapatan dari sektor ini bisa sangat besar,” ungkapnya.
Dalam forum ini saya mengajak semua elemen yang ada dikabupaten ini, untuk mendukung pembentukan Dinas Pendapatan Daerah, tanpa ada dukungan dari semua pihak kami berdua saya bupati dan wakil bupati tidak bisa bekerja dengan maksimal, karena ini sesuai dengan visi misi kami meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam membangun Kabupaten Bireuen yang lebih mandiri, maju, dan sejahtera dalam lima tahun ke depan. Dan menjadikan Bireuen sebagai kabupaten yang memiliki daya saing tinggi, baik dari segi ekonomi maupun infrastruktur, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan islami, sesuai dengan julukan kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri. Dengan adanya langkah strategis ini, diharapkan Kabupaten Bireuen bisa semakin mandiri dalam hal pendapatan daerah, “harapnya”.
“ sekali lagi Saya mengajak semua kepada semua pihak untuk bersatu dan mendukung program ini. Tanpa dukungan dari masyarakat dan seluruh elemen yang ada, mustahil kita bisa mencapai perubahan yang kita harapkan bersama,” pungkas Mukhlis. (Samsulbasri/*)
