JAKARTA — Tantangan Indonesia menuju negara maju bukan lagi sekadar bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana mengubah kapasitas bangsa menjadi kekuatan produktif yang mampu menciptakan teknologi, inovasi, dan karya bernilai tambah tinggi.
Persoalan itulah yang mengemuka dalam Simposium Nasional Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) bertajuk “KAHMI untuk Kedaulatan Bangsa” di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Prof. Brian Yuliarto dalam forum tersebut menempatkan penguatan sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), riset, serta inovasi sebagai fondasi utama bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.
Gagasan itu sekaligus memberikan tantangan kepada KAHMI. Organisasi yang memiliki jaringan alumni HMI di berbagai sektor kehidupan nasional tersebut dinilai memiliki modal intelektual dan profesional yang dapat dikonsolidasikan untuk mempercepat transformasi Indonesia dari bangsa pengguna menjadi bangsa pencipta.
Keluar dari Middle Income Trap
Brian menyebut Indonesia perlu berani memasang target peningkatan PDB per kapita hingga sekitar USD15.000 untuk keluar dari middle income trap.
Saat ini, PDB per kapita Indonesia berada di kisaran USD5.000. Angka tersebut, menurut Brian, menunjukkan masih besarnya pekerjaan rumah Indonesia untuk mengejar negara-negara yang telah lebih dahulu berhasil melakukan transformasi ekonomi.
Ia membandingkan posisi tersebut dengan Malaysia yang berada di sekitar USD12.000, Jepang sekitar USD14.000, dan Singapura yang mencapai sekitar USD85.000.
“Indonesia harus berani menargetkan PDB per kapita USD15.000. Kita harus keluar dari middle income trap,” ujar Brian.
Namun, mengejar angka PDB per kapita tidak cukup jika tidak disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi nasional.
Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi produktivitas yang lebih tinggi, pekerjaan berkualitas, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kemampuan menciptakan produk dan teknologi dengan nilai tambah. Di titik inilah penguasaan iptek menjadi persoalan strategis.
Indonesia tidak cukup hanya memiliki pasar domestik yang besar. Jika hanya menjadi konsumen teknologi dan produk bernilai tambah tinggi dari negara lain, besarnya pasar justru berpotensi memperkuat ketergantungan.
Sebaliknya, Indonesia perlu membangun kemampuan untuk menciptakan teknologi, mengembangkan inovasi, dan menghasilkan karya yang dapat menembus pasar global.
Dari Nasionalisme ke Beyond Nationalism
Di hadapan jaringan alumni HMI, Brian kemudian menawarkan sebuah gagasan yang lebih jauh: “beyond nationalism.”
Istilah tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam simposium karena membawa pembicaraan tentang nasionalisme ke wilayah yang lebih substantif.
“KAHMI harus bisa menggagas masyarakat Indonesia yang beyond nationalism,” ujar Brian.
Dalam konteks yang disampaikan Brian, beyond nationalism bukan berarti meninggalkan nasionalisme. Justru sebaliknya, kecintaan terhadap bangsa harus diterjemahkan menjadi kemampuan menghasilkan sesuatu yang memberikan manfaat dan pengaruh melampaui batas negara.
Nasionalisme, dengan demikian, tidak berhenti pada kebanggaan terhadap identitas Indonesia. Ia harus menemukan bentuk baru melalui prestasi, inovasi, teknologi, kewirausahaan, riset, dan karya anak bangsa yang mampu bersaing secara global.
Dengan cara pandang tersebut, ukuran kedaulatan tidak semata-mata terletak pada kemampuan mempertahankan wilayah atau kepentingan politik nasional, tetapi juga pada kemampuan bangsa menguasai pengetahuan dan menciptakan teknologi.
“Kedaulatan bisa tercapai dari karya anak bangsa yang menguasai dunia,” kata Brian.
Jejaring KAHMI sebagai Modal Strategis
Pesan tersebut menjadi semakin relevan ketika diarahkan kepada KAHMI. Alumni HMI telah tersebar di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, politik, pendidikan, dunia usaha, profesional, hingga berbagai bidang keilmuan.
Jejaring tersebut, menurut Brian, tidak seharusnya hanya menjadi jaringan sosial organisasi. Ia dapat dikembangkan menjadi kekuatan kolaboratif untuk mempertemukan pengetahuan, modal, teknologi, kebijakan, dan sumber daya manusia.
“Penguasaan network iptek KAHMI bisa menjadi enabler lahirnya karya besar,” tegasnya.
Kata enabler menjadi penting. KAHMI tidak harus mengambil alih seluruh peran negara atau institusi pendidikan dan riset. Peran strategisnya justru dapat berada pada kemampuan menghubungkan berbagai kekuatan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
Peneliti membutuhkan ekosistem. Inovator membutuhkan pembiayaan. Perguruan tinggi membutuhkan industri. Industri membutuhkan teknologi. Pemerintah membutuhkan masukan berbasis pengetahuan.
Jika jaringan alumni HMI mampu mempertemukan elemen-elemen tersebut dalam sebuah ekosistem kolaborasi, maka jaringan organisasi dapat berubah menjadi kekuatan produktif.
Di sinilah gagasan KAHMI untuk kedaulatan bangsa menemukan dimensi yang lebih konkret.
Kedaulatan Tidak Cukup dengan Menjadi Pasar
Selama bertahun-tahun, besarnya populasi dan pasar domestik Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi.
Namun, pasar yang besar juga menghadirkan paradoks. Tanpa kemampuan produksi dan inovasi yang memadai, Indonesia hanya akan menjadi konsumen bagi teknologi dan produk yang dikembangkan negara lain.
Brian mendorong perubahan paradigma tersebut.
Indonesia harus bergerak dari market-oriented nation menjadi bangsa yang mampu menciptakan produk, teknologi, dan pengetahuan yang dibutuhkan dunia.
Transformasi itu membutuhkan SDM berkualitas.
Tidak mungkin membangun industri berteknologi tinggi tanpa ilmuwan, insinyur, peneliti, pengusaha, dan tenaga profesional yang memiliki kompetensi global.
Karena itu, investasi pada pendidikan tinggi, riset, dan inovasi bukan sekadar agenda sektoral Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Ia merupakan bagian dari strategi kedaulatan nasional.
Dalam perspektif ini, pendidikan tinggi bukan hanya tempat menghasilkan ijazah dan tenaga kerja, tetapi pusat produksi pengetahuan yang menjadi bahan bakar pembangunan ekonomi.
Tantangan bagi KAHMI
Gagasan tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi KAHMI. Dengan usia organisasi yang telah memasuki enam dekade, pertanyaan pentingnya bukan lagi seberapa besar jaringan alumni HMI, tetapi seberapa jauh jaringan tersebut mampu menghasilkan dampak nyata bagi bangsa.
Milad ke-60 KAHMI menjadi momentum untuk menggeser orientasi dari sekadar konsolidasi organisasi menuju konsolidasi gagasan dan karya.
KAHMI memiliki peluang untuk menjadi jembatan antara dunia akademik, birokrasi, politik, dunia usaha, profesional, dan masyarakat sipil.
Namun, peluang itu hanya akan bermakna jika diterjemahkan dalam program konkret.
Misalnya, membangun jejaring riset lintas perguruan tinggi, mempertemukan peneliti dengan industri, mendorong inkubasi perusahaan rintisan berbasis teknologi, memperkuat kewirausahaan alumni, hingga menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis riset.
Dengan demikian, jargon kedaulatan bangsa tidak berhenti sebagai narasi politik, tetapi diwujudkan melalui kapasitas bangsa untuk berdiri di atas kemampuan sendiri.
Gagasan KAHMI Akan Dibawa kepada Presiden
Koordinator Presidium MN KAHMI Romo Muhammad Syafii, yang menjadi inisiator Simposium Nasional tersebut, mengatakan forum tersebut memang dirancang untuk menghasilkan gagasan yang dapat dikontribusikan bagi bangsa dan negara.
Ia memastikan berbagai gagasan kebangsaan dan keumatan yang dirumuskan dalam simposium akan disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Gagasan kebangsaan dan keumatan dalam Simposium Nasional MN KAHMI ini akan disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto sebagai kontribusi KAHMI,” kata Romo Muhammad Syafii.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa simposium tidak dimaksudkan berhenti sebagai forum akademik atau seremonial Milad KAHMI.
Ada agenda yang lebih besar: menjadikan pemikiran para alumni HMI sebagai bagian dari percakapan strategis mengenai arah pembangunan Indonesia.
Momentum Menentukan
Indonesia kini menghadapi persimpangan penting. Bonus demografi, perkembangan teknologi, perubahan ekonomi global, dan persaingan antarnegara menciptakan peluang sekaligus tekanan.
Jika kualitas SDM dan penguasaan teknologi tidak bergerak sebanding dengan perubahan tersebut, Indonesia berisiko terus berada dalam posisi sebagai pasar besar dengan produktivitas yang belum optimal.
Sebaliknya, apabila pendidikan, riset, inovasi, industri, dan kewirausahaan berhasil dikonsolidasikan, Indonesia memiliki peluang untuk melompat menjadi kekuatan ekonomi berbasis pengetahuan.
Dalam konteks itulah gagasan beyond nationalism yang disampaikan Brian mendapatkan relevansinya.
Nasionalisme pada abad ke-21 tidak cukup hanya dengan mencintai produk dalam negeri atau bangga terhadap identitas bangsa. Nasionalisme juga harus mampu melahirkan ilmuwan yang menemukan teknologi, pengusaha yang membangun industri, peneliti yang menghasilkan inovasi, dan anak bangsa yang menciptakan karya yang digunakan masyarakat dunia.
Bagi KAHMI, tantangannya kini jelas: mengubah besarnya jaringan menjadi kekuatan kolaborasi, mengubah gagasan menjadi karya, dan mengubah nasionalisme menjadi daya saing global.
Sebab, pada akhirnya, kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari apa yang dimilikinya, tetapi juga dari apa yang mampu diciptakannya dan seberapa besar dunia membutuhkan karya tersebut.
