BANDA ACEH,/Tribuneindonesia.com
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pidie Jaya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan tersebut dilaksanakan di Kantor BPK RI Perwakilan Aceh, Banda Aceh, pada Jumat (23/5/2025). Kepala Perwakilan BPK RI Aceh, Andrie Yogama, menyerahkan dokumen hasil audit secara simbolis kepada Bupati Pidie Jaya, H. Sibral Malasyi, didampingi Ketua DPRK Pidie Jaya, A. Kadir Jailani.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Hasan Basri, Sekretaris Daerah Dr. Munawar Ibrahim, Asisten Administrasi Umum Saiful, Kepala BPKK Teuku Muslem, serta Inspektur Kabupaten Jamian.
Komitmen terhadap Akuntabilitas
Dalam sambutannya, Bupati Pidie Jaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas pencapaian tersebut.
“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pidie Jaya, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Aceh atas opini WTP yang kembali kami terima. Ini adalah hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik,” ujar Sibral.
Ia menegaskan bahwa opini WTP tidak diraih dengan mudah. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kolaborasi antarinstansi, dukungan masyarakat dalam memantau pembangunan, serta tindak lanjut atas arahan dan rekomendasi dari BPK.
Langkah Ke Depan
Sibral menambahkan, Pemkab Pidie Jaya akan terus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan sejumlah langkah strategis, seperti mempercepat tindak lanjut atas temuan BPK, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pelaporan keuangan, memperluas penggunaan sistem e-government, dan mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan.
“LKPD yang transparan dan akuntabel adalah fondasi utama dalam mewujudkan good governance. Opini WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan tanggung jawab untuk terus berbenah,” tegasnya.
Apresiasi BPK dan Harapan Menjadi Role Model
Kepala Perwakilan BPK RI Aceh, Andrie Yogama, mengapresiasi konsistensi Pidie Jaya dalam mempertahankan opini WTP sejak 2014.
“Capaian ini mencerminkan komitmen kuat kepala daerah beserta jajaran dalam mengedepankan prinsip akuntabilitas. Kami berharap Pidie Jaya dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Aceh,” ujarnya.
Manfaat Strategis Opini WTP
Opini WTP memiliki dampak strategis dalam pembangunan daerah, antara lain meningkatkan kepercayaan investor, mempermudah akses terhadap pendanaan dari pemerintah pusat, serta memperkuat citra daerah yang bebas dari praktik korupsi.
Meski demikian, Pemkab Pidie Jaya menyadari masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan efisiensi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Dengan raihan WTP ke-11 ini, Kabupaten Pidie Jaya kian mengukuhkan posisinya sebagai salah satu daerah dengan tata kelola keuangan terbaik di Provinsi Aceh. Kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan tersebut.
