LHOKSUKON_Tribuneindonesia.com
Perbaikan tanggul irigasi yang menghubungkan antar kabupaten tepatnya di Desa Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur dengan Desa Rumoh Rayek, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, menjadi perhatian serius H Ruslan M. Daud.
Anggota Komisi V DPR RI Dapil Aceh II yang akrab disapa HRD itu secara tegas meminta Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I untuk segera memperbaiki tanggul yang terputus akibat banjir dan longsor pada akhir November 2025 lalu.
HRD didampingi Staf Khusus Gubernur Aceh, Pak Irsyadi meninjau langsung lokasi tanggul yang terputus pada Jumat, 27 Februari 2026, bersama Pemerintah Daerah yang didampingi oleh Wakil Bupati Aceh Timur Teuku Zainal Abidin, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Timur. Di lokasi, rombongan melihat langsung kondisi kerusakan parah pada badan tanggul yang selama ini berfungsi ganda sebagai pengaman irigasi sekaligus akses jalan penghubung antardesa.
“Kerusakan tanggul ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, yang paling memprihatinkan adalah anak-anak sekolah. Karena akses terputus, mereka terpaksa naik rakit atau sampan untuk menyeberang ke desa sebelah demi bisa bersekolah,” ujar HRD.
Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut keselamatan dan hak anak untuk memperoleh pendidikan.
Informasi dari tokoh masyarakat setempat menyebutkan, banyak anak dari Desa Pante Labu, Kecamatan Pante Bidari yang bersekolah ke Desa Rumoh Rayeuk, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, karena itulah sekolah terdekat dengan domisili mereka. Namun, putusnya tanggul yang selama ini juga difungsikan sebagai akses jalan menuju Rumoh Rayeuk akibat banjir dan longsor, membuat jalur vital tersebut tidak bisa dilalui. “Inilah sebabnya penanganan dan pembangunan kembali tanggul ini sangat mendesak,” tegas HRD.
Menurut HRD, selain memastikan keselamatan dan kelancaran aktivitas anak sekolah, perbaikan tanggul juga sangat penting untuk memulihkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara umum, termasuk akses pertanian, distribusi hasil panen, dan mobilitas harian warga.
Menindaklanjuti aspirasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera I menyatakan kesiapan untuk segera melakukan penanganan. Budi Setiadi, selaku PPK Operasi dan Pemeliharaan Satker OP BWS Sumatera I, menjelaskan bahwa perbaikan tanggul akan dilakukan segera. “Kami akan menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan dan berkoordinasi untuk percepatan pelaksanaan,” ujarnya.
HRD menambahkan, dirinya akan terus mengawal proses ini hingga perbaikan tanggul benar-benar terealisasi. “Ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi menyangkut keselamatan, pendidikan anak-anak, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat. Saya minta agar pekerjaan ini diprioritaskan dan segera dilaksanakan,” pungkasnya. (adi)
