Deli Serdang | TribuneIndonesia.com-
Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, mengeluarkan ultimatum tegas: saatnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang dibersihkan. Peringatan keras ini disampaikannya pada Apel Gabungan ASN dan Non ASN di halaman Kantor Bupati, Rabu (17/09/2025), tepat di tengah berlangsungnya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Hari ini kita jadikan momentum bersih-bersih di Bapenda. Seluruh aparatur yang bermasalah akan saya eliminir. Jangan ada lagi penyalahgunaan. Tidak ada ruang untuk bermain-main dengan PAD,” tegas Bupati dalam amanatnya, yang juga diikuti Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, Pj Sekda Dedy Maswardy, serta para pejabat Pemkab Deli Serdang.
PAD Meroket, Tapi Belum Cukup
Bupati mengapresiasi peningkatan kinerja Bapenda yang berhasil mendongkrak realisasi PAD hingga 64,44 persen atau lebih dari Rp800 miliar per September 2025. Angka ini melesat Rp150 miliar lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2024.
Namun, capaian tersebut menurutnya bukan alasan untuk berpuas diri. “Target PAD harus tembus 100 persen. PAD adalah tiang utama pembiayaan pembangunan daerah. Karena itu, tidak boleh berhenti di angka ini. Pencapaian ini harus memotivasi kita semua untuk bekerja lebih keras,” ujarnya penuh tekanan.
Tapping Box, Senjata Baru Pantau Pajak
Bupati mengungkapkan, Pemkab Deli Serdang telah memulai kerja sama dengan bank-bank pemerintah dalam memasang alat tapping box di restoran dan hotel untuk memantau transaksi secara real time. Saat ini, 50 unit sudah dipasang, dengan target ambisius 1.000 unit terpasang sebelum akhir 2025.
“Dengan tapping box, kita akan menutup celah kebocoran pajak. Jangan lagi ada permainan. Transparansi adalah harga mati,” tandas Bupati.
Sinergi Lintas OPD
Tak hanya Bapenda, Bupati menegaskan bahwa optimalisasi PAD harus menjadi kerja kolektif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dukungan Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PTSP, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Lingkungan Hidup dinilainya mutlak dibutuhkan.
“Pendapatan daerah bukan hanya urusan Bapenda. Semua OPD harus bergerak. Sinergitas inilah yang akan membawa kita mencapai target besar,” tegasnya.
Target 2026: Tambahan Rp80 Miliar untuk UHC Prioritas
Bupati juga menyinggung capaian Universal Health Coverage (UHC) yang telah diraih Deli Serdang. Namun, untuk menuju UHC prioritas, masih dibutuhkan tambahan sekitar Rp80 miliar. Ia menekankan bahwa angka tersebut harus digali dari PAD.
“Di 2026, saya ingin Rp80 miliar itu datang dari keringat kita sendiri, dari PAD. Karena itu, saya minta semua bekerja lebih baik, lebih jujur, dan lebih serius,” pungkasnya dengan nada penuh tekad.
Ultimatum Bupati ini menjadi penegasan bahwa reformasi di tubuh Bapenda bukan lagi sekadar wacana, melainkan keharusan. Momentum pemeriksaan BPK RI kini menjadi titik balik: bersih-bersih atau tersingkir.
Ilham Gondrong
