Medan | TribuneIndonesia.com
Pemerintah Kota Medan bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara secara resmi mengungkap hasil tes urine terhadap jajaran kewilayahan yang dilakukan pada Sabtu (26/4/2025) lalu di Rumah Dinas Wali Kota. Hasilnya, empat pejabat terindikasi positif menggunakan zat adiktif.
Konferensi pers digelar di lobi Balai Kota Medan, Senin (2/6/2025), dan dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Sekda Wiriya Alrahman, Plt. Inspektur Habibi Adhawiyah, Kepala BKD dan PSDM Subhan Fajri Harahap, Kaban Kesbangpol Andi Mario, serta Kepala BNN Provinsi Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan beserta jajaran.
Empat pejabat yang terindikasi positif yakni:
1. Camat Medan Barat, HS
2. Camat Medan Johor, AF
3. Lurah Gaharu, HSS
4. Lurah Petisah Hulu, EEL
Rincian Hasil Asesmen BNN Sumut
Kepala BNN Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan menjelaskan, keempat pejabat tersebut telah menjalani asesmen selama dua minggu dan hasilnya menunjukkan indikasi penyalahgunaan berbagai jenis narkotika dan psikotropika.
Camat Medan Johor, AF
Terindikasi menggunakan psikotropika golongan IV jenis benzodiazepine (alprazolam). “Ini tergolong penggunaan medis, terbukti dengan resep dokter. Namun jika ada penyalahgunaan atau ketergantungan, tetap perlu penanganan lebih lanjut,” jelas Toga.
Camat Medan Barat, HS
Diketahui pernah menggunakan ekstasi pada tahun 2013 dan belakangan mengonsumsi obat penenang. “Tidak ditemukan tanda kekambuhan, namun karena riwayat pemakaian dan rehabilitasi sebelumnya, akan kami dalami apakah diperlukan rehabilitasi lanjutan,” ujarnya.
Lurah Gaharu, HSS
Terbukti mengalami ketergantungan terhadap narkotika golongan I jenis sabu (metamfetamin). “Kategori sedang, dan wajib menjalani rehabilitasi,” tegas Toga.
Lurah Petisah Hulu, EEL
Menyalahgunakan narkotika golongan I jenis ganja. “Termasuk kategori ringan karena baru satu kali menggunakan. Namun tetap perlu pendalaman lebih lanjut,” tambahnya.
Menurut Toga, keempat pejabat tersebut tergolong sebagai korban penyalahgunaan narkoba, bukan pengedar maupun bandar. “Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 5, pengguna wajib direhabilitasi, dengan syarat adanya persetujuan keluarga,” jelasnya.
BNN telah mengajukan permohonan kepada Wali Kota Medan untuk melakukan pendalaman lebih lanjut, termasuk menentukan apakah mereka akan menjalani rawat inap atau rawat jalan, tergantung pada hasil evaluasi lanjutan dan kesediaan keluarga.
Sikap Pemko Medan: Arah Hukuman Berat
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan bahwa Pemko Medan akan memberikan sanksi tegas kepada keempat pejabat yang terbukti menyalahgunakan narkoba.
“Sanksi terberat seperti pemecatan bisa dikenakan jika mereka terbukti menggunakan secara sadar dan berulang. Sesuai aturan Menpan-RB, pengguna narkoba dua kali atau lebih dapat diberhentikan secara tidak hormat,” tegasnya.
Rico menegaskan bahwa pendalaman yang dilakukan oleh BNN sangat penting agar penetapan sanksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami tidak ingin gegabah. Kami ingin setiap keputusan memiliki dasar yang kuat,” tambahnya.
Terkait penggunaan alprazolam oleh Camat Medan Johor, Rico mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan BKN untuk menentukan jenis hukuman yang tepat. “Kalau untuk kebutuhan medis dan sesuai resep dokter, kami akan pertimbangkan. Tapi jika disalahgunakan, apalagi sampai mengganggu kinerja, maka sanksi berat bisa dikenakan,” pungkasnya.
Rico juga menegaskan bahwa ASN tidak bisa berlindung di balik ketidaktahuan. “Jika sudah mengenakan seragam ASN, tidak ada alasan untuk menyalahgunakan narkoba dalam bentuk apapun,” tegasnya.
Redaksi
