Aceh Singkil –tribuneindonesia.com. Di satu sudut, seorang korban dugaan penipuan hanya bisa menatap harap pada lembar SP2HP yang datang berulang kali, namun tak juga membawa kepastian. Di sudut lain, sepasang orang tua renta tak kuasa menahan air mata di ruang sidang, memperjuangkan sebidang tanah yang mereka yakini sebagai hak sah keluarga mereka.
Dua kisah ini berbeda, tetapi luka yang ditinggalkan terasa sama: perih, panjang, dan melelahkan. Keduanya menggambarkan betapa beratnya perjalanan rakyat kecil ketika harus berhadapan dengan proses hukum yang seolah berjalan lebih lambat daripada harapan mereka.
Tangisan pasangan lansia di Pengadilan Negeri Aceh Singkil menjadi gambaran pilu tentang perjuangan yang tak hanya menguras tenaga, tetapi juga menggerus usia. Dengan suara bergetar dan mata yang basah, mereka memohon agar hak atas tanah bersertifikat yang mereka yakini berasal dari program transmigrasi pemerintah dapat kembali kepada mereka sebelum waktu benar-benar merenggut kesempatan untuk melihat keadilan ditegakkan.
Di sisi lain, di Subulussalam, seorang korban dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan masih menunggu kepastian atas laporan yang telah ia buat. Kerugian yang dialami disebut mencapai puluhan juta rupiah, namun hingga kini, menurut pelapor, yang datang baru sebatas surat pemberitahuan, bukan jawaban yang menenangkan hati.
Bagi rakyat kecil, penantian bukan sekadar soal hari yang berganti. Setiap keterlambatan berarti beban yang makin berat, biaya yang terus berjalan, tidur yang tak lagi nyenyak, dan hati yang perlahan dipenuhi rasa cemas. Di tengah semua itu, kepercayaan terhadap hukum pun ikut diuji—apakah benar hukum hadir untuk melindungi, atau justru membuat mereka semakin lama menunggu dalam ketidakpastian.
SP2HP memang menjadi bagian dari proses penyidikan sebagai bentuk informasi kepada pelapor. Namun bagi mereka yang menggantungkan harapan pada kepastian hukum, surat demi surat yang datang tanpa perkembangan nyata sering kali terasa seperti janji yang belum juga ditepati. Di situlah letak luka yang paling dalam: ketika harapan masih ada, tetapi kepastian tak kunjung tiba.
Di ruang sidang, air mata orang tua renta menjadi saksi betapa mahalnya harga sebuah keadilan. Mereka datang bukan untuk mencari belas kasihan, melainkan untuk mempertahankan apa yang mereka yakini sebagai hak. Di luar ruang sidang, para pelapor perkara pidana juga masih menggenggam harapan yang sama—agar laporan mereka tidak berhenti sebagai angka dalam berkas, tetapi benar-benar dituntaskan sesuai hukum yang berlaku.
Kepercayaan masyarakat terhadap hukum tidak lahir dari kata-kata, melainkan dari proses yang jujur, transparan, dan memberi rasa aman. Setiap laporan yang masuk layak ditangani dengan sungguh-sungguh, dan setiap perkara yang diperiksa di pengadilan harus diputus berdasarkan fakta, alat bukti, serta nurani keadilan yang tidak memihak.
Pada akhirnya, rakyat kecil tidak pernah meminta lebih. Mereka hanya ingin didengar, diperlakukan adil, dan diberi kepastian bahwa hukum masih punya hati untuk mereka yang lemah. Mereka hanya berharap, ketika hidup sudah terlalu banyak memberi beban, hukum tidak ikut menambah luka.
Karena ketika air mata menjadi bahasa terakhir para pencari keadilan, di sanalah kita diingatkan bahwa harapan masyarakat kepada hukum masih hidup. Dan harapan itu, betapapun rapuhnya, tidak boleh dibiarkan padam.
Redaksi: tribuneindonesia.com
