Denpasar |Tribuneindonesia.com Pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmennya mengembangkan industri Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE) yang berakar pada budaya Bali, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Komitmen itu disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menerima audiensi pengurus Bali Convention and Exhibition Bureau (BaliCEB) di Jayasabha, Denpasar, Rabu (27/5/2026). Audiensi ini juga membahas persiapan pelantikan pengurus BaliCEB periode 2026–2031 yang dijadwalkan berlangsung 5 Juni 2026 di Bali Beach Convention Center/The Meru Sanur.
Gubernur didampingi Kepala Dinas Pariwisata Bali, Wayan Sumarajaya. Sementara dari BaliCEB hadir Ng Choi, Putri Windrawati, Agung Rai Suryawijaya, Nyoman Sunarta, Gede Ginaya, Ketut Jaman, Wayan Sugiantara, dan Made Parwata.
Gubernur menegaskan Bali tidak boleh sekadar menjadi lokasi event internasional. Menurutnya, MICE harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal, pelaku usaha lokal, serta menjaga budaya dan alam Bali.
“Bali harus memiliki kekuatan ekonominya sendiri. Industri MICE harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal, pelaku usaha lokal, serta menjaga budaya dan alam Bali,” tegas Wayan Koster.
Ia meminta seluruh kegiatan MICE di Bali menampilkan identitas budaya yang kuat. Mulai dari dekorasi venue, penyambutan tamu, penampilan seni budaya Bali, hingga penggunaan busana adat. Peserta internasional diharapkan merasakan langsung pengalaman budaya melalui tarian, gamelan, kuliner tradisional, dan kain songket atau endek.
Pemprov Bali juga menyiapkan standar dan SOP penyelenggaraan event berbasis budaya dan kearifan lokal. Aturan ini rencananya akan dipayungi Surat Edaran Gubernur yang melibatkan hotel dan PCO lokal.
Gubernur mendorong agar kegiatan MICE di Bali lebih banyak melibatkan PCO, EO, hotel, dan asosiasi pariwisata lokal. Pemerintah bahkan mempertimbangkan kebijakan yang mewajibkan event nasional dan internasional menggunakan PCO/EO Bali sebagai penyelenggara utama atau mitra resmi.
Perusahaan yang beroperasi di Bali juga diharapkan memiliki izin dan domisili di Bali, membayar pajak di daerah, serta menggunakan layanan perbankan daerah seperti Bank BPD Bali. BaliCEB diminta turut menciptakan PCO/EO Bali yang profesional dan berdaya saing internasional.
Konsep _green MICE_ menjadi fokus utama. Kebijakan energi hijau, pembatasan plastik sekali pakai, dan pertanian organik di Bali dinilai mulai mendapat perhatian dunia. Standar event di Bali diarahkan pada prinsip _sustainability_, penggunaan produk lokal, pengurangan sampah plastik, efisiensi energi, dan _green event management_.
“Bali harus menjadi contoh destinasi MICE berkelanjutan di dunia,” kata Gubernur.
Mulai 2028, angkutan pariwisata di Bali direncanakan wajib menggunakan kendaraan listrik. Pemprov akan memperbanyak pembangunan _charging station_ untuk mendukung transisi tersebut.
Di sektor kuliner, Pemprov mendorong hotel dan penyelenggara event mengangkat gastronomi Bali sebagai bagian pengalaman peserta MICE. Menu seperti ayam betutu, klepon, plecing, dan buah lokal didorong menjadi sajian utama dalam konferensi internasional. Penggunaan bahan pangan organik lokal juga menjadi perhatian untuk mendukung _green tourism_ dan _green MICE_.
Pemprov bahkan berencana mendukung lomba kuliner Bali berbahan non-beras sebagai upaya diversifikasi pangan dan penguatan identitas kuliner daerah.
Selain MICE, Gubernur juga menyoroti pentingnya menjaga reputasi Bali sebagai destinasi dunia. Data jumlah pelaku usaha dan tenaga kerja pariwisata akan disiapkan sebagai dasar kebijakan strategis. Di bidang pendidikan, perguruan tinggi di Bali dinilai potensial menerima mahasiswa asing untuk program 3–6 bulan di bidang pariwisata, budaya, dan hospitality.
“Goal-nya, masyarakat dunia belajar pariwisata di Bali,” ujarnya.
Menutup pertemuan, Gubernur mengajak seluruh pelaku pariwisata dan MICE di Bali untuk bersatu dan melakukan promosi kolektif agar posisi Bali sebagai destinasi MICE dunia berbasis budaya dan keberlanjutan semakin kuat.(red)
