Kutacane/Tribuneindonesia.com
Sesuai Rincian hasil audit lhp bpk ri Adanya temuan kerugian keuangan daerah terhadap sejumlah kegiatan pada Dinas PUPR Aceh Tenggara tahun 2024 mencapai Rp 1,96 Milyar yang di nilai kekurangan volume mengakibatkan adanya temuan keuangan yang berpotensi adanya dugaan korupsi oleh sejumlah oknum rekanan dalam sejumlah pelaksanaan proyek tahun 2024 silam.demikian diperoleh impormasi Bara news di kutacane. Jumat 15 Mei 2026.
Pasalnya sesuai hasil audit Temuan BPK RI TA 2025 – LHP No. 13.B/LHP/XVIII.BAC/05/2025 tanggal 21 Mei 2025.
Adapun sejumlah masalah dan Kekurangan volume pekerjaan pada gorong-gorong, timbunan pilihan, beton struktur fc’15 MPA, beton siklop fc’15 MPA. yang mengakibatkan Potensi kerugian negara: Rp 1,96 miliar.
Kegiatan Swakelola pemeliharaan jalan dan jembatan. yang anggarannya hampir Rp 7 miliar per tahun diduga tidak sepenuhnya dikerjakan di lapangan.
pada sisi lain adanya di temukan utang belanja tahun 2024 sebangaimana yang terdapat dalam LHP BPK.
No. 13.A/LHP/XVIII.BAC/05/2025:
-Adanya utang utang belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp 112,9 miliar termasuk utang di Dinas PUPR.
Terkait temuan Lhp BPK RI , Inspektorat Aceh Tenggara sudah melakukan reviu dan menerbitkan Laporan Hasil Reviu No. 700/03/LHR-K/IK/2025 tanggal 31 Januari 2025.Menyatakan bahwa kalau memiliki Resiko terhadap adanya utang karena membebani keuangan daerah dan potensi gugatan pihak ketiga.
Berdasarkan ketentuan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 20 ayat 3, instansi yang ada temuan secara material dan merugikan keuangan wajib menyampaikan jawaban atau tindak lanjut ke BPK maksimal 60 hari setelah LHP diterima. dan apa bila tidak di indahkan maka, BPK bisa meneruskan ke Aparat Penegak Hukum. Untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
Perls~abdulgn
