BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Pemerintah Kabupaten Bireuen mulai menggenjot percepatan penanganan dampak bencana dengan memulai verifikasi data rumah rusak tahap kedua. Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi tersalurkan secara tepat sasaran dan merata.
Bupati Bireuen Buka Rakor GTRA 2026, Perkuat Sinergi Aset dan Akses untuk Pemulihan Pasca BencanaBPBD Bireuen Turunkan 212 Enumerator, Verifikasi Ulang 26.741 KK Korban BencanaAsesor LAMDIK Visitasi Prodi PBA UIA Peusangan, Targetkan Akreditasi Unggul
Bupati Bireuen, Ir. Mukhlis, S.T., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Penanganan Darurat Bencana dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pendataan Rumah Rusak Tahap II, Rabu (22/4/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa proses verifikasi bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan fondasi utama dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat terdampak.
“Verifikasi ini adalah kerja kolektif untuk memastikan bantuan, baik material maupun dukungan moral, benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Kita tidak ingin ada masyarakat yang terlewatkan,” tegasnya.
Mukhlis mengakui keterbatasan waktu menjadi tantangan tersendiri di tengah besarnya jumlah data yang harus diverifikasi. Namun, ia optimistis seluruh tim mampu menuntaskan tugas dengan baik melalui sinergi dan komitmen bersama.
“Saya yakin dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan keikhlasan, proses ini dapat berjalan optimal sesuai harapan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh petugas lapangan untuk menjunjung tinggi integritas, bekerja secara cermat, serta tetap mengedepankan sisi kemanusiaan dalam berinteraksi dengan masyarakat korban bencana.
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga partisipasi masyarakat, LSM, dan organisasi kemasyarakatan.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, para asisten, Inspektur Inspektorat, Kepala Pelaksana BPBD, serta Koordinator BNPB untuk Kabupaten Bireuen, Agus Wibowo.
Selain itu, seluruh camat diinstruksikan untuk mengawal ketat proses pendataan di wilayah masing-masing guna menjamin keakuratan dan validitas data yang akan menjadi dasar penyaluran bantuan.
Pemerintah Kabupaten Bireuen menegaskan, akuntabilitas dan ketepatan sasaran menjadi prioritas utama dalam proses pemulihan pascabencana, demi menghadirkan rasa keadilan dan kepastian bagi masyarakat terdampak.
