Bupati Bireuen Serahkan secara simbolis dana stimulan Banjir Bireuen Tahap I

- Editor

Senin, 20 April 2026 - 05:11

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bireuen/Tribuneindonesia.com

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai menyalurkan dana stimulan ekonomi dan bantuan isian perabotan tahap I bagi korban banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bireuen. Bantuan tersebut menyasar 4.759 kepala keluarga (KK) yang telah dinyatakan lolos verifikasi dan validasi.

Setiap kepala keluarga menerima total bantuan sebesar Rp8 juta, yang terdiri dari Rp5 juta dana stimulan ekonomi dan Rp3 juta untuk isian perabotan rumah tangga. Penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Ribuan penerima manfaat tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, antara lain Gandapura, Jangka, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Kutablang, Makmur, Jeunib, Peudada, Peusangan, Peusangan Selatan, Peusangan Siblah Krueng, dan Samalanga.

Secara keseluruhan, total anggaran yang dikucurkan pada tahap I ini mencapai Rp38,07 miliar untuk korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bireuen.

Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan oleh Bupati Bireuen H. Mukhlis, didampingi Kepala Dinas Sosial Bireuen Ismunandar, di Pendopo Bireuen, Senin (20/4/2026).

Baca Juga:  TKN Kompas Nusantara Desak RDP DPRD Medan, Soroti Dugaan Cacat Hukum Alih Fungsi Lahan Eks Pasar Aksara

Pemerintah memastikan bahwa penerima bantuan akan dihubungi melalui kepala desa masing-masing oleh pihak PT Pos Indonesia. Bantuan ini diperuntukkan bagi warga dengan kategori rumah rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat atau hilang, berdasarkan hasil verifikasi tahap I oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tengah mempersiapkan proses verifikasi tahap II. Tahapan ini direncanakan berlangsung pada pekan ketiga April 2026 dengan jumlah sasaran mencapai 26.741 KK.

Selain itu, warga yang sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi kriteria (TMK) dan telah mengajukan sanggahan akan kembali diverifikasi pada tahap II. Pemerintah juga mengimbau pemilik rumah dan aparatur desa untuk mendampingi proses verifikasi guna memastikan keakuratan data.

Berita Terkait

Carles Imbir Ajak Rakyat Raja Ampat Kawal DPRK: Pastikan Berjalan Sesuai Aturan dan Aspirasi
Ketua DPRK Raja Ampat Tegaskan APBD Perubahan 2026 Harus Tepat Sasaran
FKLL Jakarta Selatan Perkuat Sinergi Tangani Titik Rawan Kecelakaan di Jalan Ciputat Raya Kebayoran Lama
Kapolres Aceh Timur Silaturahmi ke Abu Paya Pasi, Perkuat Sinergi Polri dan Ulama
Peringati Maulid Nabi, Kapolres Aceh Timur Santuni puluhan Anak Yatim
Fraksi Otsus DPRK Raja Ampat Soroti Dana Otsus Rp268 Miliar: Jangan Hanya Jadi Angka di APBD
Wali Kota Langsa Buka Langsa Expo 2026, Dorong Kebangkitan UMKM dan Ekonomi Kreatif
Kapolres Bitung Imbau Warga Terdampak Tol Tak Blokir Jalan: Silakan Aspirasi, Tetap Taat Hukum
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 27 September 2026 - 04:48

Carles Imbir Ajak Rakyat Raja Ampat Kawal DPRK: Pastikan Berjalan Sesuai Aturan dan Aspirasi

Sabtu, 26 September 2026 - 16:34

Ketua DPRK Raja Ampat Tegaskan APBD Perubahan 2026 Harus Tepat Sasaran

Sabtu, 26 September 2026 - 12:16

Kapolres Aceh Timur Silaturahmi ke Abu Paya Pasi, Perkuat Sinergi Polri dan Ulama

Sabtu, 26 September 2026 - 06:35

Peringati Maulid Nabi, Kapolres Aceh Timur Santuni puluhan Anak Yatim

Sabtu, 26 September 2026 - 05:17

Fraksi Otsus DPRK Raja Ampat Soroti Dana Otsus Rp268 Miliar: Jangan Hanya Jadi Angka di APBD

Sabtu, 26 September 2026 - 00:30

Wali Kota Langsa Buka Langsa Expo 2026, Dorong Kebangkitan UMKM dan Ekonomi Kreatif

Jumat, 25 September 2026 - 21:22

Kapolres Bitung Imbau Warga Terdampak Tol Tak Blokir Jalan: Silakan Aspirasi, Tetap Taat Hukum

Jumat, 25 September 2026 - 13:09

Dukung Program Ketahanan Pangan, Rutan Cipinang Dorong Kemandirian Warga Binaan melalui Produksi Tempe

Berita Terbaru

Feature dan Opini

Panggil BKPSDM Soal IPDN Dipertanyakan, Warga: Jangan Salah Sasaran!

Minggu, 27 Sep 2026 - 01:29