ACEH TENGGARA – Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara resmi menerapkan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Bupati Aceh Tenggara tentang Transformasi Budaya Kerja ASN tahun 2026.
Penerapan sistem kerja ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dalam mendorong perubahan budaya kerja ASN yang lebih adaptif, efektif, dan berbasis kinerja.
Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa pola kerja ASN dibagi menjadi dua skema, yakni Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH).
Untuk WFO, ASN diwajibkan bekerja di kantor setiap hari Senin hingga Kamis, mulai pukul 08.00 hingga 16.45 WIB, dengan waktu istirahat pada pukul 12.30 hingga 13.30 WIB. Khusus hari Senin, seluruh ASN juga diwajibkan mengikuti apel pagi yang dimulai pukul 07.45 WIB.
Sementara itu, pelaksanaan WFH ditetapkan setiap hari Jumat. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi ASN yang bertugas di sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perizinan, kependudukan, hingga layanan kebersihan dan sosial.
Selain itu, pejabat struktural seperti Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator (Eselon III), camat, dan kepala desa tetap diwajibkan bekerja di kantor meskipun pada hari Jumat.
Dalam rangka menjaga kualitas pelayanan publik, pimpinan OPD diminta untuk menyusun jadwal piket ASN setiap hari Jumat. Hal ini bertujuan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun sebagian ASN bekerja dari rumah.
Tidak hanya itu, ASN yang menjalankan WFH tetap diwajibkan melakukan absensi serta melaporkan hasil kerja secara transparan melalui sistem e-kinerja yang telah disediakan pemerintah daerah.
Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ASN sekaligus mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih modern, fleksibel, dan berorientasi pada hasil kerja.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini akan terus dilakukan guna memastikan kedisiplinan ASN tetap terjaga serta pelayanan publik tidak terganggu.***
