Bireuen/Tribuneindonesia.com
Ketua Gerakan Kebangkitan Petani (Gerbang Tani) Kabupaten Bireuen, Sunazardi yang akrab disapa Tengku Dan, menilai Pemerintah Kabupaten Bireuen, Aceh, berjalan lambat dalam menangani dampak bencana, khususnya pada sektor pertanian dan perikanan.
Dalam siaran pers yang diterima media ini, Rabu (25/3/2026), Tengku Dan menyampaikan bahwa kondisi di lapangan saat ini sangat memprihatinkan. Para petani sawah dan pelaku perikanan darat menjadi kelompok yang paling terdampak akibat belum maksimalnya penanganan pascabencana.
“Hampir di seluruh wilayah yang terdampak, masyarakat sudah tidak bisa lagi turun ke sawah maupun ke tambak. Kondisinya sangat sulit,” ujar Tengku Dan.
Ia menjelaskan bahwa banyak lahan pertanian dan tambak masyarakat kini tertimbun lumpur tebal akibat bencana, sehingga tidak dapat digunakan untuk aktivitas produksi. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan penanganan cepat dan terukur dari pemerintah daerah.
“Lahan sawah dan tambak saat ini tertutup lumpur padat. Pemerintah harus segera melakukan normalisasi dan pengerukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tengku Dan memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan serius, maka dampaknya akan semakin luas. Tidak hanya kehilangan mata pencaharian, masyarakat juga terancam menghadapi krisis ekonomi bahkan kelaparan.
“Kalau ini terus dibiarkan, masyarakat akan kehilangan pekerjaan. Ancaman kelaparan sudah di depan mata,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam merespons kondisi darurat yang dialami masyarakat. Menurutnya, situasi saat ini membutuhkan langkah cepat, bukan sekadar menunggu tanpa aksi nyata.
“Masyarakat sudah sangat menderita. Pemerintah harus turun langsung dan bergerak cepat, jangan banyak berpangku tangan. Keresahan masyarakat sudah semakin meningkat,” ujar Tengku Dan.
Gerbang Tani berharap adanya langkah konkret dan segera dari Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk memulihkan sektor pertanian dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat setempat.
Bupati Bireuen juga jangan mencari ke salahan orang lain, disaat masyarakat korban banjir dan tanah longsor menuntut haknya dari bupati sampai sekarang belum ada kepastian yang nyata untuk korban peungusi yang tinggal di tenda.
Diakhir rilisnya Tengku Dan menambahkan, dengan keras Bupati jangan menyalahkan pihak lain ketika masyarakat korban banjir menuntut haknya, karena sebagai pemimpin di tingkat kabupaten beliau harus bertanggung jawab sepenuhnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat korban bencana. (*)
