SLEMAN, Indonesia/Tribuneindonesia.com Ketua Umum Relawan Peduli Rakyat Lintas Batas, Arizal Mahdi, mengapresiasi sikap terbuka aparat penegak hukum yang secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kekeliruan dalam penerapan pasal pada sebuah perkara hukum yang menyita perhatian nasional.
Permohonan maaf tersebut disampaikan dalam forum resmi penanganan perkara yang dihadiri unsur kepolisian dan kejaksaan. Dalam forum tersebut, perwakilan kepolisian mengakui bahwa meskipun penanganan perkara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum pasca-kejadian, penerapan pasal yang digunakan dinilai tidak sepenuhnya tepat.
“Kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada Saudara Yoki dan Ibu Arshita, apabila dalam penanganan perkara ini terdapat kekeliruan,” ujar perwakilan kepolisian dalam pernyataan resmi di hadapan forum.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa dampak psikologis dan sosial yang dirasakan oleh pihak terlapor turut menjadi beban moral bagi aparat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, serta menjadi bahan evaluasi internal ke depan.
Sikap serupa disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang hadir dalam forum tersebut. Ia menyampaikan permohonan maaf apabila langkah-langkah kejaksaan dalam proses penanganan perkara menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak-pihak terkait.
Dijelaskan bahwa setelah menerima pelimpahan tahap dua dari penyidik, kejaksaan segera mengambil langkah-langkah korektif dengan tujuan mencari solusi hukum yang paling adil dan proporsional. Upaya tersebut mencakup mempertemukan para pihak dan mendorong dialog terbuka guna memastikan penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi prosedural, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan substantif.
Kejaksaan menegaskan bahwa setiap langkah lanjutan akan tetap ditempuh berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta melalui petunjuk dan arahan pimpinan, mengingat perkara tersebut masih menjadi perhatian publik luas.
Menanggapi perkembangan tersebut, Arizal Mahdi menilai sikap aparat penegak hukum yang berani mengakui kekeliruan dan menyampaikannya secara terbuka merupakan praktik penting dalam negara hukum demokratis.
“Permohonan maaf terbuka ini menunjukkan adanya kesadaran institusional bahwa penegakan hukum tidak hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab moral. Transparansi seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum,” kata Arizal.
Ia menambahkan bahwa peristiwa ini seharusnya menjadi momentum perbaikan menyeluruh agar proses penegakan hukum ke depan dilakukan lebih cermat, profesional, dan berorientasi pada keadilan, sehingga hukum benar-benar dirasakan sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat.
Langkah permohonan maaf ini dipandang sebagai bagian dari komitmen aparat penegak hukum untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
