BIREUEN/Tribuneindonesia.com
Pemerintah Kabupaten Bireuen dinilai sangat lamban dalam menjalankan roda pemerintahan. Pasalnya, hingga kini belum ada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2025 untuk pembangunan.
Penyerapan realisasi anggaran atau APBK Murni Tahun 2025 ini hingga Agustus belum berjalan alias jalan ditempat, realisasi anggaran masih 0 (nol) persen.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRK Bireuen, Surya Darma SH kepada wartawan, Minggu (3/8/2025).
Dikatakan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini, dengan belum adanya realisasi anggaran, sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat.
Dikatakan Surya Darma, sangat disayangkan kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Bireuen sekarang ini.
Disaat harga barang melambung tinggi, ekonomi rakyat merosot, ini diduga akibat belum berjalannya program pembangunan yang pro rakyat.
“Bagaimana untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, kalau realisasi anggaran masih jalan di tempat, Bupati atau pihak eksekutif harus segera mengambil langkah-langkah terbaik untuk memikirkan nasib rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan,” tegas Surya Darma.
Selain itu, Surya Darma juga mempertanyakan kinerja para Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) atau kepala dinas. Para kepala dinas apa kerjanya hari ini, jangan menunggu petintah bupati baru action (kerja), sedangkan pembahasan anggaran sudah dilakukan beberapa waktu lalu.
“Kepala dinas jangan terkecoh dengan isu mutasi, sehingga terkesan membiarkan kewajibanya untuk melaksanakan berbagai program pembangunan untuk masyarakat banyak,” ujar Surya Darma.
Ditambahkan alumni Faultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh ini, dirinya sebagai wakil rakyat memilki salah satu tugas sebagai fungsi pengawasan.
“Kami patut mempertanyakan kinerja eksekutif (Bupati) dan jajarannya, kami juga membawa amanah dari rakyat, karena masyarakat mempertanyakan kepada kami,” pungkas Surya Darma. (*)
