Subulussalam | TribuneIndonesia.com
Tiga tahun berlalu sejak diluncurkannya proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan tahun anggaran 2022 di SD Negeri Tualang, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, hasil pekerjaan proyek tersebut hingga kini belum kunjung tuntas. Kondisi ini menuai protes dari wali murid, sementara guru dan siswa hanya bisa gigit jari. Ironisnya, Dinas Pendidikan Kota Subulussalam memilih bungkam atas persoalan ini.
Berdasarkan pantauan media ini serta keterangan dari berbagai sumber, diketahui bahwa tiga bangunan baru yang telah dibangun, yakni Gedung Laboratorium Komputer, Gedung UKS, dan Ruang Guru, tidak dilengkapi dengan mobiler (meja, kursi, dan fasilitas pendukung lainnya), berbeda dengan sekolah-sekolah lain yang menerima DAK pada tahun dan sumber dana yang sama.
Tidak hanya itu, pembangunan fasilitas sanitasi berupa MCK juga tampak terbengkalai. Hingga pertengahan tahun 2025, bangunan tersebut belum memiliki lantai, bak air, maupun kloset, sehingga tidak dapat difungsikan oleh guru maupun siswa.
Program DAK tersebut diketahui dilaksanakan saat Idris menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Tualang. Saat ini, Idris diketahui menjabat sebagai Pj. Kepala Kampong Tanah Tumbuh, setelah sebelumnya juga menjadi Pj. Kepala Kampong Kuala Keupeng.
Saat dikonfirmasi, Kamsih, salah satu pejabat terkait, mengaku bahwa berdasarkan laporan yang ia terima, pekerjaan tersebut telah selesai. Namun ia juga mengakui tidak memahami secara detail mengapa bangunan tersebut tidak difungsikan oleh pihak sekolah.
“Setahu saya, berdasarkan laporan, progress pekerjaan sudah selesai. Tapi soal bangunan tidak digunakan oleh sekolah, saya juga kurang paham. Nanti saya konfirmasi lagi ke tim DAK Disdik 2022,” ujar Kamsih melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, saat awak media mencoba meminta klarifikasi dari Zaini, pihak yang disebut-sebut lebih mengetahui detail proyek ini, disarankan oleh Kamsih untuk langsung menghubunginya.
Situasi ini memunculkan dugaan adanya praktik lempar tanggung jawab antara pihak-pihak yang terkait. Untuk itu, kalangan masyarakat dan pemerhati pendidikan mendorong agar Aparat Penegak Hukum, khususnya Unit Tipikor Polres Subulussalam maupun Kejari Subulussalam, segera turun tangan melakukan investigasi.
“Kalau tidak segera diusut, ini akan jadi preseden buruk bagi pengelolaan dana pendidikan di Subulussalam. Apalagi jika benar ada unsur penyimpangan atau korupsi,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak terkait seperti mantan Kepala SDN Tualang Idris dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Subulussalam Sairun belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi.
Investigasi lanjutan diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas keterlambatan dan mangkraknya proyek DAK Fisik Pendidikan tersebut, serta memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara yang sejatinya ditujukan untuk peningkatan mutu pendidikan.
Redaksi:Team// Fast Respon counter Polri Nusantara
