Langsa | TribuneIndonesia.com – 08 Mei 2025, Forum Solidaritas Masyarakat Sipil (SOMASI) bersama sejumlah elemen masyarakat dan warga Kota Langsa kembali menggelar Aksi Damai Jilid III di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Langsa. Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas belum dilantiknya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa terpilih, yang dianggap terhambat oleh proses administrasi internal DPRK.
Dalam aksi yang berlangsung secara tertib dan damai tersebut, massa diterima langsung oleh unsur pimpinan DPRK Langsa serta lima ketua fraksi legislatif, yaitu Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ngatiman, S.Pd, Ketua Fraksi Partai Aceh (PA) Zulkifli Latif, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Zulfahmi, SE, Ketua Fraksi Langsa Juara Saifullah, SE, MM, dan Ketua Fraksi Gerhana Irwanto. Turut hadir Ketua DPRK Langsa Melvita Sari, SAB, Wakil Ketua I DPRK Langsa Burhansyah, SH, Sekretaris Dewan, serta beberapa anggota DPRK lainnya.
Zulfadli, Koordinator SOMASI, dalam orasinya menyatakan bahwa aksi ini merupakan desakan masyarakat terhadap lambannya kinerja DPRK dalam mengesahkan Tata Tertib (Tatib) dan membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD), dua syarat penting yang harus dituntaskan sebelum dilaksanakannya rapat paripurna penetapan dan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Langsa periode 2022–2027.
“Kami hadir sebagai wakil suara publik. Proses demokrasi sudah dilalui, masyarakat telah menentukan pilihannya. Tapi hingga hari ini, pelantikan kepala daerah belum juga terlaksana karena kendala administrasi di DPRK. Ini mencederai harapan rakyat,” tegas Zulfadli.
Dalam dialog terbuka yang berlangsung di depan pintu masuk gedung DPRK, perwakilan massa menuntut agar para ketua fraksi dan pimpinan dewan menyatakan sikap secara terbuka mengenai kesiapan mereka untuk mempercepat proses pelantikan kepala daerah. Selain itu, mereka meminta adanya transparansi mengenai posisi terkini dokumen Tatib dan AKD yang disebut-sebut telah dikirim ke Pemerintah Aceh.
“Kami tidak ingin jawaban normatif lagi. Kami minta ketegasan sikap. Apakah benar dokumen sudah dikirim? Kapan bisa tuntas? Jangan lagi saling menyalahkan. Warga butuh kepastian, hilangkan pengkotak-kotakan yang telah terjadi selama ini,” ujar Chaidir Toweren, salah satu penanggung jawab aksi.
Menanggapi hal itu, para ketua fraksi dan pimpinan DPRK menyatakan komitmennya untuk mempercepat seluruh proses, termasuk menindaklanjuti pengesahan Tatib dan AKD jika telah mendapatkan klarifikasi dari Pemerintah Aceh. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang dilakukan secara tertib dan bermartabat.
Setelah melalui perdebatan panjang dan dialog terbuka, aksi SOMASI Jilid III menghasilkan beberapa poin kesepakatan antara masyarakat dan DPRK Langsa. Salah satunya adalah komitmen seluruh unsur fraksi untuk segera menindaklanjuti dan mempercepat proses administrasi internal yang masih tertunda, serta membuka ruang komunikasi aktif dengan publik dalam setiap tahapan penting ke depan.
Massa aksi sempat menyatakan tidak akan membubarkan diri sebelum mendapat kepastian hasil. Namun setelah kesepakatan dicapai, aksi ditutup dengan penyerahan komitmen pernyataan sikap para unsur pimpinan DPRK, akhirnya massa dengan tertib dan komitmen pengawalan bersama oleh masyarakat sipil terhadap janji-janji politik yang disampaikan dalam forum audiensi tersebut.
Forum Solidaritas Masyarakat Sipil menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal jalannya proses pelantikan hingga tuntas. Mereka mengingatkan bahwa keterlambatan pelantikan kepala daerah tidak hanya merugikan jalannya pemerintahan, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi secara keseluruhan di Kota Langsa. (Ct075)
