DELI SERDANG | TribuneIndonesia.com – kekecewaan warga Desa Penungkiren, Kecamatan STM Hilir, akhirnya pecah ke ruang publik. Sejumlah masyarakat resmi mengajukan aksi damai ke DPRD Kabupaten Deli Serdang sebagai bentuk protes terhadap dugaan buruknya kinerja pemerintahan desa yang dinilai tak kunjung berbenah.
aksi damai yang dipimpin oleh Ketua Aksi Petrus Kaban bersama Dedi Barus itu dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 23 April 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai. Tujuannya jelas. menyampaikan langsung jeritan warga kepada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang, sekaligus meminta DPRD turun tangan secara serius.
dalam dokumen pengajuan aksi, warga membeberkan sejumlah persoalan krusial yang selama ini terpendam. Salah satu yang paling mencolok adalah insiden terbakarnya Kantor Kepala Desa Penungkiren pada 30 Maret 2026.
Peristiwa tersebut bukan hanya menghanguskan bangunan fisik, tetapi juga memusnahkan berbagai arsip penting desa, termasuk dokumen wakaf milik warga di Dusun I.
dampaknya merembet luas. Jambur desa yang sejatinya menjadi pusat kegiatan adat dan sosial, terpaksa dialihfungsikan menjadi kantor sementara. akibatnya, aktivitas masyarakat seperti pesta adat hingga pertemuan warga terganggu.
Ironisnya, hingga kini warga menilai belum ada langkah konkret dari pemerintah desa untuk memulihkan kondisi tersebut.
tak berhenti di situ, warga juga menyoroti dugaan buruknya tata kelola pemerintahan desa yang dinilai tertutup dan tidak transparan. Mereka mengaku tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah penggunaan dana desa. Akibatnya, sejumlah pembangunan dinilai tidak tepat sasaran dan jauh dari kebutuhan riil masyarakat.
Situasi semakin memanas ketika pelayanan publik di desa disebut mengalami stagnasi total. Sejak 8 April 2026, warga mengaku kesulitan mengurus berbagai keperluan administrasi karena kantor desa tidak beroperasi secara normal. bahkan, aparat desa disebut-sebut kerap tidak berada di tempat.
urusan surat-menyurat saja jadi berhari-hari. Ini sangat menyulitkan kami,” ungkap salah seorang warga dalam pernyataan yang disampaikan kepada DPRD.
lebih serius lagi, warga juga melontarkan tudingan adanya intimidasi terhadap masyarakat. Enam orang warga dilaporkan oleh pihak desa hanya karena dianggap tidak sejalan dengan program pemerintah desa. Kondisi ini memicu keresahan dan dinilai mencederai ruang demokrasi di tingkat desa.
Aspirasi warga tersebut mendapat respons dari anggota DPRD Deli Serdang, Nusantara Tara Tarigan. Ia menyambut langsung perwakilan aksi damai dan menerima keluhan warga di ruang kerjanya. Dalam keterangannya, ia menegaskan akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran berbagai tudingan tersebut.
kita akan cek langsung ke lokasi, termasuk soal dana desa dan kinerja kepala desa. Semua harus jelas,” tegasnya.
hal senada disampaikan anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Danil Ginting. Ia menyatakan komitmennya untuk ikut memantau dan mendorong penyelesaian persoalan yang terjadi di Desa Penungkiren.
kita tidak ingin persoalan ini berlarut. harus ada solusi konkret,” ujarnya.
Usai pertemuan di DPRD, perwakilan warga diarahkan menuju Kantor Inspektorat Deli Serdang untuk mengikuti rapat tertutup. Dalam forum tersebut, Petrus Kaban dan Dedi Barus kembali menyampaikan berbagai keluhan warga, terutama terkait transparansi dan pelayanan publik.
Perwakilan Inspektorat, melalui salah satu pejabat bernama Fanda, menyatakan pihaknya akan segera memanggil Kepala Desa Penungkiren untuk dilakukan klarifikasi. Ia juga menegaskan akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta pihak terkait lainnya.
kalau memang ada persoalan, kita akan dudukkan bersama dan dibicarakan secara baik-baik,” ujarnya.
aksi damai ini menjadi penanda kuat bahwa kesabaran warga telah mencapai batasnya. mereka kini menaruh harapan besar kepada pemerintah kabupaten dan DPRD untuk tidak hanya sekedar mendengar, tetapi benar-benar bertindak.di tengah sorotan tajam ini.
Ilham Gondrong
