TRIMBUNEINDONESIA Pertengahan tahun telah berlalu. Masyarakat Aceh Tenggara masih menunggu geliat pembangunan yang dijanjikan. Jalan yang rusak masih rusak, berbagai program belum terlihat berjalan optimal, dan pertanyaan publik semakin keras menggema. Ironisnya, di tengah kondisi seperti ini, suara para anggota DPRK justru dinilai semakin sulit terdengar.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRK seharusnya menjadi garda terdepan mengawal jalannya pemerintahan. Ketika pembangunan berjalan lambat, rakyat berharap wakilnya berdiri paling depan mempertanyakan penyebabnya, meminta penjelasan kepada pemerintah, dan mendorong solusi. Namun yang dirasakan sebagian masyarakat justru sebaliknya: ruang publik lebih banyak diisi oleh keheningan daripada sikap kritis.
Rakyat tidak memilih anggota DPRK untuk menjadi penonton. Mereka dipilih untuk mengawasi penggunaan anggaran, memastikan setiap rupiah APBK memberi manfaat, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jika hingga pertengahan tahun pembangunan belum menunjukkan kemajuan yang berarti, maka publik berhak mempertanyakan: di mana fungsi pengawasan itu dijalankan?
Diam bukanlah sikap netral. Dalam dunia politik, diam di tengah persoalan publik sering kali ditafsirkan sebagai kegagalan menjalankan amanah atau ketidakmampuan menyuarakan kepentingan rakyat. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun dengan seremoni, spanduk, atau unggahan media sosial, melainkan dengan keberanian bersikap ketika kepentingan publik dipertaruhkan.
Sudah saatnya DPRK membuktikan bahwa mereka benar-benar menjadi wakil rakyat, bukan sekadar pemegang kursi kekuasaan selama lima tahun. Rakyat ingin melihat rapat yang menghasilkan solusi, pengawasan yang tegas, serta keberanian menyampaikan kritik kepada pemerintah ketika pembangunan tidak berjalan sesuai harapan.
Jabatan anggota DPRK bukan sekadar kehormatan, tetapi amanah. Amanah itu akan dinilai bukan dari banyaknya janji saat kampanye, melainkan dari keberanian membela rakyat ketika keadaan menuntut.
Jika suara wakil rakyat terus tenggelam di tengah lambannya pembangunan, maka yang akan hilang bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga makna dari sebuah perwakilan. Sebab rakyat tidak membutuhkan wakil yang hanya hadir saat pemilu. Rakyat membutuhkan wakil yang hadir setiap kali kepentingan masyarakat terabaikan.(***)
