Banda Aceh | TribuneIndonesia.com
Praktik curang diduga telah lama berlangsung di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh. Seorang oknum pejabat disebut-sebut kerap “membalap” aspirasi pokok pikiran (pokir) milik dua anggota DPR Aceh, dan bahkan diduga berperan sebagai pengatur proyek secara sepihak.
Dengan dalih menyalurkan aspirasi masyarakat melalui jalur legislatif, oknum pejabat itu justru disebut-sebut selalu mengarahkan proyek kepada rekanan pilihannya sendiri.
Dua anggota DPR Aceh, pemilik aspirasi pokir tersebut, mengungkapkan bahwa mereka mendapat informasi langsung dari internal dinas. “Oknum pejabat itu sudah lama memelihara kontraktor tertentu agar selalu mendapat jatah proyek. Kadis sendiri sempat menyebutkan hal itu,” ujar salah seorang legislator kepada wartawan, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, pola tersebut berjalan sangat rapi, seolah-olah sesuai prosedur. Padahal, kendali penuh tetap berada di tangan oknum pejabat terkait. “Permainan mereka sistematis. Dari luar tampak normal, tapi sebenarnya proyek sudah diatur sejak awal untuk rekanan tertentu,” tambahnya.
Fenomena ini dikenal dengan istilah “balap pokir”. Begitu usulan program masuk, dinas langsung bergerak mendahului dewan: mulai dari desain kegiatan hingga penentuan rekanan pelaksana. Posisi legislatif pun praktis tidak berdaya, sementara aspirasi masyarakat kehilangan makna.
Lebih parah lagi, kontraktor yang tidak masuk lingkaran “peliharaan” kerap dipersulit dengan berbagai alasan administratif. “Kadang alasannya diperiksa BPKP, kadang dibilang banyak aturan. Tapi rekanan binaan justru lancar terus, meskipun yang dapat itu-itu saja,” ungkap sumber lain.
Situasi ini menimbulkan dugaan adanya diskriminasi sekaligus monopoli proyek. Rekanan dari luar lingkaran hampir mustahil bersaing, sementara kelompok tertentu justru leluasa. Administrasi disusun sedemikian rupa agar tampak legal, padahal pemenang sudah ditentukan sejak awal.
Banyak kalangan menilai praktik semacam ini jelas merugikan masyarakat. Aspirasi rakyat yang disalurkan lewat wakilnya di parlemen gagal diwujudkan, sementara kualitas proyek pun dipertanyakan karena lebih mementingkan kepentingan kelompok tertentu daripada kebutuhan nyata di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Aceh belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi redaksi melalui telepon dan pesan singkat kepada pejabat terkait juga belum mendapat balasan.
Tim Investigasi Tribune Indonesia
