Oleh: Chaidir Toweren
TribuneIndonesia.com — Dalam lintasan sejarah politik lokal, sering kali yang tercatat hanyalah nama para pemegang jabatan, tanggal pelantikan, dan deretan kebijakan yang lahir setelahnya. Jarang sekali sejarah memberi ruang yang layak bagi gerakan masyarakat sipil terutama yang bekerja senyap, damai, dan tanpa pamrih kekuasaan. Di Kota Langsa, sebuah peristiwa penting pernah terjadi, namun kini seolah terkubur oleh waktu dan hiruk-pikuk politik: lahirnya SOMASI, ( Solidaritas Masyarakat Sipil Kota Langsa).
Peristiwa itu bermula dari situasi yang mengambang dan melelahkan. Ketidakpastian pelantikan wali kota terpilih hasil Pilkada membuat publik Langsa berada pada fase jenuh yang akut. Rakyat menyaksikan tontonan politik yang tak kunjung berujung, sementara denyut pemerintahan berjalan pincang. Masa jabatan Penjabat (Pj) Wali Kota telah berakhir, namun wali kota definitif belum juga dilantik. Dalam kondisi demikian, kebijakan fiskal daerah ikut tertunda, program pembangunan tersendat, dan kepastian administrasi publik menjadi kabur.
Bagi masyarakat awam, situasi ini mungkin hanya terasa sebagai keterlambatan layanan atau lambannya program. Namun bagi tata kelola pemerintahan, kekosongan kepemimpinan definitif adalah persoalan serius. Anggaran tak dapat dieksekusi optimal, keputusan strategis tertahan, dan roda birokrasi kehilangan arah. Negara, dalam konteks lokal, seolah berjalan tanpa nakhoda.
Di tengah kebuntuan itulah SOMASI hadir. Ia bukan partai politik, bukan pula organisasi massa dengan agenda elektoral. SOMASI lahir dari kegelisahan warga, akademisi, aktivis, pemuda, tokoh masyarakat yang merasa bahwa demokrasi tak boleh berhenti pada bilik suara. Demokrasi harus dijaga, dikawal, dan bila perlu, diingatkan melalui cara-cara bermartabat.
SOMASI menguncang sejarah Kota Langsa bukan dengan kekerasan, melainkan dengan konsistensi. Tiga kali aksi demonstrasi damai digelar. Tidak ada pembakaran ban, tidak ada anarkisme, tidak pula ujaran kebencian. Yang ada hanyalah tuntutan sederhana namun fundamental: kepastian pelantikan wali kota terpilih agar pemerintahan berjalan normal dan hak-hak publik tidak terabaikan.
Puncaknya adalah pernyataan sikap yang tegas, rencana menduduki gedung wakil rakyat Kota Langsa sebagai simbol perlawanan sipil terhadap kebuntuan politik. Ancaman moral itu bukan ditujukan untuk mencederai institusi, melainkan untuk menggugah kesadaran bahwa kekuasaan sejatinya bekerja atas mandat rakyat. Dan sejarah mencatat, hanya dua hari setelah aksi tersebut, Aceh melalui Gubernur menetapkan jadwal pelantikan wali kota terpilih Kota Langsa.
Apakah ini kebetulan? Ataukah tekanan publik yang terorganisir secara damai memang masih memiliki daya paksa dalam sistem demokrasi kita? Pertanyaan itu mungkin tak pernah terjawab secara resmi. Namun bagi mereka yang menyaksikan langsung denyut peristiwa tersebut, SOMASI adalah variabel penting yang tak bisa dihapus begitu saja dari narasi.
Ironisnya, waktu berjalan cepat. Setelah pelantikan terlaksana dan roda pemerintahan kembali berputar, SOMASI perlahan menghilang dari perbincangan publik. Para penggeraknya kembali ke kehidupan masing-masing. Tidak ada piagam penghargaan, tidak ada catatan resmi dalam dokumen negara, bahkan nyaris tak ada jejak dalam memori kolektif kota. SOMASI seolah menjadi gerakan yang terlupakan apakah oleh waktu, atau sengaja dilupakan oleh politik.
Di sinilah letak paradoks demokrasi kita. Gerakan masyarakat sipil sering kali dipuja saat dibutuhkan, namun dilupakan setelah tujuan tercapai. Padahal, tanpa tekanan publik yang sehat, kekuasaan berpotensi berjalan tanpa kontrol. SOMASI membuktikan bahwa masyarakat sipil bukan sekadar pelengkap demokrasi, melainkan pilar penopangnya.
Catatan tentang SOMASI seharusnya menjadi bagian dari sejarah lokal Kota Langsa bukan untuk mengultuskan individu atau kelompok, tetapi untuk menegaskan bahwa perubahan bisa lahir dari keberanian warga biasa. Bahwa dalam situasi ketidakpastian, rakyat tidak harus selalu menunggu elite politik menyelesaikan masalahnya sendiri. Ada ruang bagi solidaritas, ada jalan bagi gerakan damai.
Lebih jauh, kisah SOMASI adalah cermin bagi banyak daerah di Indonesia. Ketika proses politik berlarut-larut, ketika kepastian hukum dan pemerintahan terkatung-katung, masyarakat sipil sering menjadi benteng terakhir rasionalitas. Mereka mengingatkan bahwa kekuasaan memiliki batas waktu, dan mandat rakyat tidak boleh disandera oleh kepentingan apa pun.
Kini, ketika kita menoleh ke belakang, SOMASI mungkin tak lagi terdengar gaungnya. Namun jejaknya tetap ada, tertulis dalam ingatan mereka yang pernah berdiri di jalan, menyuarakan tuntutan dengan damai, dan percaya bahwa demokrasi masih bisa diperjuangkan tanpa kekerasan. Sejarah tidak selalu ditulis oleh penguasa; kadang ia disusun oleh warga yang menolak diam.
Mengingat SOMASI berarti merawat ingatan kolektif tentang keberanian sipil. Dan bagi Kota Langsa, itu adalah bagian dari jati diri demokrasi yang patut dijaga agar kelak, ketika ketidakpastian kembali datang, rakyat tahu bahwa mereka pernah, dan selalu bisa, berdiri bersama.
