JAKARTA|TribuneIndonesia.com
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini Ditjen Bina Keuangan Daerah menghadirkan inovasi yang dinamakan program Sistem Monitoring Terpadu Makan Bergizi Gratis melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIMPONI MBG SIPD). Inovasi ini dihadirkan guna mendukung program nasional pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu MBG agar sukses dan tapat sasaran.
SIMPONI MBG SIPD diinisiasi oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni. Ini merupakan sistem pelaporan untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu program MBG di seluruh Indonesia yang terintegrasi dengan SIPD.
Untuk mensukseskan program MBG diperlukan suatu sistem yang terintegrasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBG di seluruh daerah di Indonesia.
Pelaporan ini dilakukan oleh setiap daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional sehingga seluruh pelaksanaan program MBG di daerah dapat diketahui pelaksanaannya. Selain itu, sistem ini dapat mempermudah pelaporan menjadi lebih efektif, efisien dan akuntabel.
SIMPONI MBG SIPD juga mendukung program satu data pelaksanaan MBG terintegrasi, yaitu SIPD. Sistem tersebut terintegrasi dengan seluruh proses pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kegunaan SIMPONI MBG SIPD, antara lain berupa keberagaman sistem dalam memantau program MBG, integrasi data, memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai bahan pengambilan kebijakan berdasarkan data, pelaksanaan pelaporan berbasis elektronik serta dapat menghapus sistem serupa pada semua daerah.
Tak hanya itu, SIMPONI MBG SIPD juga dapat menghemat anggaran hingga miliaran rupiah, antara lain menghemat penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK), penggunaan sistem, penggunaan listrik serta pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga waktu pelaporan.
SIMPONI MBG SIPD sangat penting diterapkan oleh pemerintah daerah agar tujuan penyelenggaraan MBG di seluruh Indonesia dapat dicapai secara efektif. Dengan SIMPONI MBG SIPD, tantangan dan hambatan pembangunan daerah dapat diantisipasi sedini mungkin sehingga kinerja pemerintah dapat lebih optimal.
Sementara itu, manfaat bagi pemerintah daerah adalah meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan SIPD untuk program prioritas nasional dan menyediakan data real-time untuk evaluasi dan pengambilan keputusan daerah.
Sedangkan manfaat bagi pemerintah pusat adalah dapat memperoleh data terintegrasi secara nasional mengenai pelaksanaan MBG di seluruh daerah dan memudahkan proses monitoring dan evaluasi lintas sektor terhadap pelaksanaan MBG. Terakhir, tentunya mendukung kebijakan berbasis bukti dalam penguatan program gizi nasional.
(Js-red)
