BANDA ACEH/Tribuneindonesia.com.
Abu Lupie mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) segera mengevaluasi dan merombak pejabat Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) serta badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinilai belum maksimal mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Aceh periode 2025-2030.
Desakan tersebut disampaikan guna mendorong percepatan realisasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf–Fadhlullah (Mualem–Dek Fadh).
Menurut Abu Lupie, pejabat yang menduduki posisi strategis harus mampu menerjemahkan kebijakan gubernur ke dalam program kerja yang konkret dan berdampak bagi masyarakat.
Abu Lupie, yang merupakan bagian dari tim pemenangan Mualem–Dek Fadh, menilai evaluasi kinerja diperlukan agar jabatan pemerintahan diisi oleh pejabat yang memiliki kompetensi, tanggung jawab, dan komitmen terhadap target pembangunan.
“Kami berjuang memenangkan pasangan Mualem–Dek Fadh semata-mata karena menginginkan kemajuan Aceh dan rakyatnya sejahtera,” ujar Abu Lupie kepada wartawan, Sabtu (17/10/2026).
Lagi pula, tambahnya, kepercayaan yang diberikan Mualem kepada pejabat harus dibuktikan melalui hasil kerja, bukan sebatas menjalankan rutinitas birokrasi. Karena itu, pejabat yang tidak mampu memenuhi target dan tanggung jawab perlu dievaluasi.
Ia meyakini Mualem memiliki pengalaman yang mumpuni memimpin Aceh. Namun, keberhasilan pemerintahan, menurutnya, turut ditentukan oleh kemampuan jajaran SKPA dan BUMD dalam menjalankan kebijakan serta merealisasikan program yang telah ditetapkan.
Senada dengan itu, Zakaria atau yang akrab disapa Bang Jeck Jangka, meminta evaluasi pejabat kelak harus diikuti dengan pengawasan kinerja yang lebih terukur.
“Setiap perangkat pemerintah harus memiliki target kerja yang jelas sehingga capaian program dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan,” bebernya.
Bang Jeck Jangka menegaskan, perombakan pejabat tidak hanya menjadi ajang pergantian personel dalam struktur birokrasi saja, tetapi harus meningkatkan efektivitas pemerintahan, memperbaiki pelayanan publik, dan memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Aceh.
Karena, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari perencanaan maupun janji politik, tetapi harus dibuktikan melalui hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat.
“Gubernur Aceh harus mengambil langkah secara tegas dan objektif agar jajaran pemerintahan bekerja lebih optimal serta mampu mempercepat pencapaian pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
