Bitung | Tribuneindonesia.com – Pemerintah Kota Bitung mempertegas komitmennya dalam memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor guna menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif serta berdampak langsung bagi masyarakat luas, Kamis (14/10/26).
Langkah strategis tersebut mengemuka dalam Kegiatan Konsolidasi dan Kelengkapan Organisasi di Tingkat Kecamatan Se-Kota Bitung yang diinisiasi oleh DPC Srikandi Jaga Desa bersama DPC Aslinmas Kota Bitung pada Kamis (15/10/2026).
Forum komunikasi dan silaturahmi berskala daerah ini dipusatkan di Ruang S.H. Sarundajang, Kantor Wali Kota Bitung.
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, S.E., di wakili Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bitung, Ir. Ignatius Rudy Theno, S.T., M.T., M.A.P., hadir dan membuka forum strategis tersebut secara resmi.
Dalam arahannya, Sekda Bitung memulainya dengan menyampaikan permohonan maaf dari Wali Kota Bitung yang berhalangan hadir secara langsung akibat agenda dinas mendesak yang tidak dapat ditinggalkan.
Kendati demikian, Sekda memastikan seluruh pesan, arahan, dan apresiasi penuh dari orang nomor satu di Kota Bitung tersebut tersalurkan secara utuh kepada seluruh peserta.
Atas nama Pemerintah Kota Bitung, Sekda menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran pengurus organisasi dan seluruh elemen yang memadati ruangan acara.
Ia menilai momentum pertemuan ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat jalur koordinasi, serta membangun kolaborasi solid demi mendukung percepatan pembangunan di Sulawesi Utara dan Kota Bitung.
Sekda menegaskan bahwa keberhasilan agenda pembangunan daerah tidak akan pernah tercapai apabila pemerintah berjuang sendirian tanpa topangan elemen non-pemerintah.
”Pemerintah yang baik tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh masyarakat. Melalui komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat diselesaikan secara bijak, bertanggung jawab, dan presisi,”
tegas Sekda Bitung membacakan pesan Wali Kota Hengky Honandar.
Secara khusus, Pemkot Bitung menyoroti peran penting organisasi kemasyarakatan seperti Srikandi Jaga Desa yang menjadi mitra kritis pemerintah di tingkat tapak.
Ia mengingatkan seluruh pengurus lembaga kemasyarakatan agar tidak terjebak pada rutinitas teknis atau sekadar memenuhi formalitas organisasi belaka.
Menurutnya, ukuran keberhasilan suatu program kerja terletak pada seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh warga di lapangan, bukan sekadar laporan di atas kertas.
”Pemerintah dan organisasi harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjalankan kegiatan secara administratif,”
tegas Sekda menutup penyampaiannya.
Agenda ini turut dihadiri oleh Anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Utara, unsur Forkopimda, pengurus Srikandi Jaga Desa, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat.
Di sisi lain, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sulawesi Utara, Eri Yudianto, S.H., M.H., yang hadir sebagai narasumber, menguraikan arah baru penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan.
Eri menjelaskan bahwa sejak era 2018, paradigma penegakan hukum telah bergeser secara mendasar menuju pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).
Melalui pendekatan ini, proses hukum tidak lagi berfokus pada tindakan represif, melainkan mengedepankan pemulihan ke keadaan semula serta langkah-langkah preventif.
Sebagai implementasi konkret, Kejaksaan bermitra dengan Kementerian Desa menggelar pendampingan bagi para kepala desa dalam mengelola alokasi dana desa yang nilainya terbilang besar.
Pendampingan tersebut dinilai krusial guna membentengi para perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan beragam dari potensi kekhilafan hukum.
Namun, Kejati Sulut menggarisbawahi tantangan di lapangan terkait belum optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kerap hanya dijadikan elemen pelengkap.
Padahal, BPD memegang peranan vital selevel lembaga legislatif di tingkat desa yang menjalankan fungsi penganggaran, pengawasan, serta penyaluran aspirasi warga.
”Kami mendorong penguatan kapasitas BPD secara nyata melalui program pelatihan terpadu dan regulasi yang jelas, guna mewujudkan sinergi serta keseimbangan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, preventif, dan akuntabel,”
terang Asintel Kejati Sulut.
Rangkaian kegiatan konsolidasi tersebut diakhiri dengan penutupan resmi, dengan sesi foto bersama guna mempererat jalinan silaturahmi antarlembaga.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPD ABPEDNAS Sulawesi Utara yang juga Anggota DPD RI Ir. Stevanus B.A.N. Liow, Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Sulut, Eri Yudianto, S.H., M.H., bersama jajaran, Kajari Bitung, Erwin Widihantono, S.H., M.H., Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bitung, IGN. Rudy Theno ST, MT, MAP, para kepala perangkat daerah, para camat serta undangan lainnya. (kiti)
