TRIBUNEINDONESIA.COM, Lampung Selatan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan menggelar Forum Group Discussion (FGD) Strategi Pengembangan Wilayah di Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan, Rabu (3/9/2025).
Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Selatan, Supriyanto, ini dihadiri seluruh kepala perangkat daerah.
FGD menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi pembangunan lintas sektor yang terintegrasi demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Sekda Supriyanto menegaskan bahwa forum tersebut bertujuan membangun kesamaan persepsi antar pemangku kepentingan.
“Melalui forum ini, kita ingin menyusun strategi pengembangan wilayah dan merumuskan program prioritas yang terintegrasi. Sehingga, arah pembangunan Lampung Selatan selaras dengan tujuan jangka panjang daerah,” ujarnya.
Sebagai acuan, Lampung Selatan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Dokumen strategis ini sejalan dengan visi Bupati Radityo Egi Pratama, “Lampung Selatan Maju Menuju Generasi Emas 2045” serta misi pembangunan “Pitu Vista” yang mendukung keberlanjutan pembangunan lintas sektor.
Supriyanto menambahkan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) membutuhkan kajian strategi berbasis kewilayahan. Kajian ini penting agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun tetap sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang.
“Selain RPJMD, kita juga harus segera merampungkan revisi RTRW dan menurunkannya ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Tim Leader Project Strategi Pengembangan Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, Dimastanto, memaparkan tujuh isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yakni peluang aglomerasi Metropolitan Bandar Lampung.
Kemudian, menangkap dampak turunan dari kawasan industri, potensi pengembangan desa berbasis ekonomi kerakyatan (pertanian, perikanan, dan desa wisata), potensi wisata melalui wisata premium dan minat khusus, ketahanan dalam menghadapi ancaman bencana, kualitas layanan dasar dan infrastruktur, serta peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendorong pembangunan wilayah.
Dimastanto menekankan, ketujuh isu strategis tersebut akan menjadi pijakan dalam perumusan strategi dan program pengembangan wilayah.
FGD tersebut merupakan tahapan penting untuk menghasilkan dokumen resmi yang akan menjadi panduan pembangunan Lampung Selatan yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Nzr/Nsy)
