HRD Minta Kemendes Jangan Buat Gaduh

- Editor

Jumat, 28 Februari 2025 - 09:52

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

JAKARTA,tribuneindonesia.com – Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud (HRD) meminta kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk tidak membuat gaduh.

Hal itu dikatakan HRD menjawab wartawan, Kamis (27/2/2025) menanggapi tentang langkah Kemendes PDT yang meminta pendamping desa untuk mengundurkan diri karena maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2024.

Dikatakan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) asal Aceh yang bermitra dengan Kemendes PDT ini, masalah tersebut kini mengundang sorotan banyak kalangan.

“Kemendes PDT jangan membuat kegaduhan di tengah usaha keras Presiden Prabowo mewujudkan berbagai program prioritas yang pro rakyat, jangan malah mau memecat pendamping desa yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” sebut HRD.

Ia menilai langkah Kementerian Desa meminta para pendamping desa yang maju menjadi Caleg pada Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri dinilai bernuansa politis dan patut dipertanyakan, karena dapat menghancurkan perekonomian rakyat khususnya pendamping desa.

HRD menerangkan, rujukan Kemendes PDT ke UU Nomor 23/2017 tentang Pemilu Pasal 240 huruf K sebagai dasar untuk meminta pendamping desa mundur gara-gara maju sebagai Caleg tidak berdasar.

Baca Juga:  Ashari Tambunan Diperiksa Kejati Sumut Terkait Dugaan Korupsi Aset PTPN-1

Dalam ketentuan tersebut memang disebutkan syarat khusus bagi para Caleg di mana jika mereka adalah kepala daerah, TNI, Polri, pegawai kementerian/lembaga, maupun karyawan BUMN harus mengundurkan diri.

“Tetapi pendamping desa ini bukan pegawai Kemendes PDT. Mereka ini adalah tenaga profesional yang dikontrak untuk kurun waktu tertentu. Dengan demikian tidak masuk klasifikasi yang harus mengundurkan diri,” sebut HRD.

Persoalan tafsir persyaratan Caleg dari unsur pendamping desa, kata HRD pernah menjadi polemik jelang Pemilu 2024. Saat itu KPU melalui surat bernomor 740/PL.01.4-SD/ 05/23 menegaskan, jika tenaga profesional pendamping desa boleh mengikuti proses pencalegan tanpa harus mengundurkan diri, karena bukan karyawan atau pegawai dari Kemendesa PDT. Kalau sekarang tiba-tiba hal itu dipersoalkan itu aneh.

“Seharusnya Pak Menteri Desa Yandri Susanto dan jajaran Kemendes PDT fokus mendukung berbagai Program pak Prabowo yang pro rakyat, jangan membuat kegaduhan,” tegas anggota DPR RI dua periode ini.

Berita Terkait

“Taufik Sarasa Buka Paripurna KUA-PPAS 2027, DPRK Raja Ampat Minta OPD Jangan Tinggalkan Waisai”.
DIREKTUR RSUD RAJA AMPAT BERIKAN PENGHARGAAN BAGI NAKES PADA PUNCAK HKN KE-62
Rumah Warga Sikalondang Dibobol Dini Hari, Kerugian Rp12,6 Juta! Ramah Saat Melayani, Tegas Saat Mengungkap Kejahatan
Nakes RSUD Raja Ampat Tempuh 62 Ribu Langkah, Tembus 43 Kilometer dalam Empat Hari
Sejarah Baru di HKN ke-62: Nakes RSUD Raja Ampat Taklukkan 62 Ribu Langkah
“Toilet Pelabuhan Waisai Disorot, Kabid Laut Dishub Raja Ampat Buka Suara”
HUT ke-15 NasDem Raja Ampat, Optimistis Tambah Kursi DPRK
Semarak HKN ke-62, Nakes RSUD Raja Ampat Siap Jalan Sehat 62 Ribu Langkah di Waisai
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:03

Jaga Bali, Jaga Indonesia! Pangdam IX/Udayana Tekankan Pengabdian dan Loyalitas Prajurit

Senin, 16 November 2026 - 13:53

Bangun Kolaborasi Konservasi Laut, Pangdam IX/Udayana Sharing Informasi di Coral Triangle Center

Senin, 16 November 2026 - 09:55

Polda Bali Gelar Operasi Zebra Agung 2026, Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 - 11:50

Polda Bali Tindak Lanjuti Hasil Ungkap Narkoba di Lapas Kerobokan

Sabtu, 14 November 2026 - 03:28

Polres Simeulue Gelar Subuh Keliling di Masjid Al-Falaq Sinabang, Dipimpin Langsung Wakapolres Kompol Damri

Jumat, 13 November 2026 - 15:02

Ketua Umum FRN Agus Flores Buka Suara: Jabatan Boleh Tinggi, Tapi Polisi Harus Rendah Hati Dan Dekat Dengan Rakyat!

Jumat, 13 November 2026 - 11:56

Tingkatkan Keselamatan Siswa TK, Satrol Kodaeral VIII Buat Zebra Cross Swadaya di Pasar Tua Bitung

Jumat, 13 November 2026 - 10:49

“Taufik Sarasa Buka Paripurna KUA-PPAS 2027, DPRK Raja Ampat Minta OPD Jangan Tinggalkan Waisai”.

Berita Terbaru

Pemerintahan dan Berita Daerah

Pemko Langsa Libatkan Polres dan Kejaksaan, Awasi Distribusi Pupuk Bersubsidi

Rabu, 18 Nov 2026 - 01:53

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x