HRD Minta Kemendes Jangan Buat Gaduh

- Editor

Jumat, 28 Februari 2025 - 09:52

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

JAKARTA,tribuneindonesia.com – Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud (HRD) meminta kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk tidak membuat gaduh.

Hal itu dikatakan HRD menjawab wartawan, Kamis (27/2/2025) menanggapi tentang langkah Kemendes PDT yang meminta pendamping desa untuk mengundurkan diri karena maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2024.

Dikatakan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) asal Aceh yang bermitra dengan Kemendes PDT ini, masalah tersebut kini mengundang sorotan banyak kalangan.

“Kemendes PDT jangan membuat kegaduhan di tengah usaha keras Presiden Prabowo mewujudkan berbagai program prioritas yang pro rakyat, jangan malah mau memecat pendamping desa yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” sebut HRD.

Ia menilai langkah Kementerian Desa meminta para pendamping desa yang maju menjadi Caleg pada Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri dinilai bernuansa politis dan patut dipertanyakan, karena dapat menghancurkan perekonomian rakyat khususnya pendamping desa.

HRD menerangkan, rujukan Kemendes PDT ke UU Nomor 23/2017 tentang Pemilu Pasal 240 huruf K sebagai dasar untuk meminta pendamping desa mundur gara-gara maju sebagai Caleg tidak berdasar.

Baca Juga:  Kapolres Pastikan,Harga Bahan Pokok Stabil menjelang hari raya Idul Fitri

Dalam ketentuan tersebut memang disebutkan syarat khusus bagi para Caleg di mana jika mereka adalah kepala daerah, TNI, Polri, pegawai kementerian/lembaga, maupun karyawan BUMN harus mengundurkan diri.

“Tetapi pendamping desa ini bukan pegawai Kemendes PDT. Mereka ini adalah tenaga profesional yang dikontrak untuk kurun waktu tertentu. Dengan demikian tidak masuk klasifikasi yang harus mengundurkan diri,” sebut HRD.

Persoalan tafsir persyaratan Caleg dari unsur pendamping desa, kata HRD pernah menjadi polemik jelang Pemilu 2024. Saat itu KPU melalui surat bernomor 740/PL.01.4-SD/ 05/23 menegaskan, jika tenaga profesional pendamping desa boleh mengikuti proses pencalegan tanpa harus mengundurkan diri, karena bukan karyawan atau pegawai dari Kemendesa PDT. Kalau sekarang tiba-tiba hal itu dipersoalkan itu aneh.

“Seharusnya Pak Menteri Desa Yandri Susanto dan jajaran Kemendes PDT fokus mendukung berbagai Program pak Prabowo yang pro rakyat, jangan membuat kegaduhan,” tegas anggota DPR RI dua periode ini.

Berita Terkait

100 Personel Turun Langsung, Lima Paviliun Rutan Kelas I Medan Jadi Sasaran Razia Gabungan
Cegah Peredaran Narkoba dan Barang Ilegal, Ditjenpas Sumut Gelar Razia Mendadak di Lapas dan Rutan Medan
Peringatan Hari Bakti Kemenimipas ke-2 di Bitung: Momentum Perkuat Integritas dan Apresiasi Pegawai Teladan
DPR Sahkan UU Perampasan Aset: Negara Kini Bisa Sita Harta Hasil Kejahatan Tanpa Perlu Tunggu Putusan Pidana
Wabup Mansur Syahdan Buka Sosialisasi Program SIORAJA
“Taufik Sarasa Buka Paripurna KUA-PPAS 2027, DPRK Raja Ampat Minta OPD Jangan Tinggalkan Waisai”.
DIREKTUR RSUD RAJA AMPAT BERIKAN PENGHARGAAN BAGI NAKES PADA PUNCAK HKN KE-62
Rumah Warga Sikalondang Dibobol Dini Hari, Kerugian Rp12,6 Juta! Ramah Saat Melayani, Tegas Saat Mengungkap Kejahatan
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 12:25

Perkuat Tata Kelola Pers di Daerah, Ketua PWI Kota Bitung Hadiri Sosialisasi Aturan Baru PWI di Manado

Kamis, 19 November 2026 - 08:04

PERKUAT KUALITAS SDM OLAHRAGA BELA DIRI! IBCA-MMA PROVINSI JAMBI GELAR PENATARAN WASIT, JURI DAN PELATIH, KEJURPROV 2026 SIAP DIGELAR

Kamis, 19 November 2026 - 07:59

Wabup Mansur Syahdan Buka Sosialisasi Program SIORAJA

Kamis, 19 November 2026 - 07:51

Tak Sampai 12 Jam! Curanmor di Penanggalan Terungkap, Honda CRF 150L Berhasil Diamankan Polisi

Kamis, 19 November 2026 - 02:43

REFORMASI PEMIDANAAN DIMULAI! KAPOLRES TANJAB BARAT BERSAMA FORKOPIMDA TANDATANGANI KESEPAKATAN PIDANA KERJA SOSIAL, DORONG PEMBINAAN DAN PEMULIHAN SOSIAL

Kamis, 19 November 2026 - 01:59

Sambut Kapolda Sulut, Wali Kota Hengky Honandar Tegaskan Pemkot Bitung Siap Jadi Mitra Strategis Polri

Selasa, 17 November 2026 - 05:51

RJ. Gagal capai kesepakatan, GRPK desak Polsek Barus Jahe tingkatkan perkara ke penyidik

Selasa, 17 November 2026 - 04:14

Benahi Tata Kelola Dana BOS 2026, Manajer BOS Baru Disdik Subulussalam Fokus Evaluasi dan Pertanggungjawaban

Berita Terbaru

Sosial

Marinir Gelar Lomba Menembak Pistol Eksekutif

Jumat, 20 Nov 2026 - 03:38

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x