HRD Minta Kemendes Jangan Buat Gaduh

- Editor

Jumat, 28 Februari 2025 - 09:52

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

JAKARTA,tribuneindonesia.com – Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud (HRD) meminta kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk tidak membuat gaduh.

Hal itu dikatakan HRD menjawab wartawan, Kamis (27/2/2025) menanggapi tentang langkah Kemendes PDT yang meminta pendamping desa untuk mengundurkan diri karena maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2024.

Dikatakan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) asal Aceh yang bermitra dengan Kemendes PDT ini, masalah tersebut kini mengundang sorotan banyak kalangan.

“Kemendes PDT jangan membuat kegaduhan di tengah usaha keras Presiden Prabowo mewujudkan berbagai program prioritas yang pro rakyat, jangan malah mau memecat pendamping desa yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” sebut HRD.

Ia menilai langkah Kementerian Desa meminta para pendamping desa yang maju menjadi Caleg pada Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri dinilai bernuansa politis dan patut dipertanyakan, karena dapat menghancurkan perekonomian rakyat khususnya pendamping desa.

HRD menerangkan, rujukan Kemendes PDT ke UU Nomor 23/2017 tentang Pemilu Pasal 240 huruf K sebagai dasar untuk meminta pendamping desa mundur gara-gara maju sebagai Caleg tidak berdasar.

Baca Juga:  Ketum TKN Kompas Nusantara Bela 14 Eks Karyawan RPH Kota Medan

Dalam ketentuan tersebut memang disebutkan syarat khusus bagi para Caleg di mana jika mereka adalah kepala daerah, TNI, Polri, pegawai kementerian/lembaga, maupun karyawan BUMN harus mengundurkan diri.

“Tetapi pendamping desa ini bukan pegawai Kemendes PDT. Mereka ini adalah tenaga profesional yang dikontrak untuk kurun waktu tertentu. Dengan demikian tidak masuk klasifikasi yang harus mengundurkan diri,” sebut HRD.

Persoalan tafsir persyaratan Caleg dari unsur pendamping desa, kata HRD pernah menjadi polemik jelang Pemilu 2024. Saat itu KPU melalui surat bernomor 740/PL.01.4-SD/ 05/23 menegaskan, jika tenaga profesional pendamping desa boleh mengikuti proses pencalegan tanpa harus mengundurkan diri, karena bukan karyawan atau pegawai dari Kemendesa PDT. Kalau sekarang tiba-tiba hal itu dipersoalkan itu aneh.

“Seharusnya Pak Menteri Desa Yandri Susanto dan jajaran Kemendes PDT fokus mendukung berbagai Program pak Prabowo yang pro rakyat, jangan membuat kegaduhan,” tegas anggota DPR RI dua periode ini.

Berita Terkait

“Taufik Sarasa Buka Paripurna KUA-PPAS 2027, DPRK Raja Ampat Minta OPD Jangan Tinggalkan Waisai”.
DIREKTUR RSUD RAJA AMPAT BERIKAN PENGHARGAAN BAGI NAKES PADA PUNCAK HKN KE-62
Rumah Warga Sikalondang Dibobol Dini Hari, Kerugian Rp12,6 Juta! Ramah Saat Melayani, Tegas Saat Mengungkap Kejahatan
Nakes RSUD Raja Ampat Tempuh 62 Ribu Langkah, Tembus 43 Kilometer dalam Empat Hari
Sejarah Baru di HKN ke-62: Nakes RSUD Raja Ampat Taklukkan 62 Ribu Langkah
“Toilet Pelabuhan Waisai Disorot, Kabid Laut Dishub Raja Ampat Buka Suara”
HUT ke-15 NasDem Raja Ampat, Optimistis Tambah Kursi DPRK
Semarak HKN ke-62, Nakes RSUD Raja Ampat Siap Jalan Sehat 62 Ribu Langkah di Waisai
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 01:30

Proyek Jalan Mutiara Dame Rp4,32 Miliar Diduga Bermasalah, Drainase Fiktif hingga Beton Retak Bikin Negara Terancam Tekor Rp2,55 Miliar

Selasa, 17 November 2026 - 01:22

Gelar Operasi Zebra Seulawah 2026, Satlantas Polres Bireuen Gencarkan Sosialisasi Lewat Spanduk dan Pamflet

Selasa, 17 November 2026 - 01:17

Pulihkan Ekonomi Warga Pascabanjir, DPW FPI dan HILMI Bireuen Salurkan Bantuan Sampan Pengangkut Pasir

Senin, 16 November 2026 - 23:10

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Diharapkan Segera Tetapkan Kepala Sekolah Definitif Demi Optimalisasi Pendidikan

Senin, 16 November 2026 - 14:05

BEM STIKes PNAD Buka Donasi untuk Korban Banjir Gayo Lues, Ajak Masyarakat Perkuat Solidaritas Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 - 10:45

Banjir Berulang di Aceh Utara, Komisi V Desak Pemerintah Tangani Banjir Secara Menyeluruh

Senin, 16 November 2026 - 08:32

Bantah Isu Perselingkuhan di Barupi, Keluarga Ungkap Hanya Kesalahpahaman

Senin, 16 November 2026 - 07:17

Baru Menjabat, Jhonson Bantah Keras Dugaan Penyelewengan Dana BOS SDN 4 Lawe Loning, PPKMA Desak Disdikbud Turun Tangan

Berita Terbaru

Pemerintahan dan Berita Daerah

50 Ribu Lampu Jalan Disiapkan, Beban Rp120 Miliar Jadi Sorotan

Selasa, 17 Nov 2026 - 00:31

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x