HRD Minta Kemendes Jangan Buat Gaduh

- Editor

Jumat, 28 Februari 2025 - 09:52

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

JAKARTA,tribuneindonesia.com – Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud (HRD) meminta kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk tidak membuat gaduh.

Hal itu dikatakan HRD menjawab wartawan, Kamis (27/2/2025) menanggapi tentang langkah Kemendes PDT yang meminta pendamping desa untuk mengundurkan diri karena maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) pada Pemilu 2024.

Dikatakan Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) asal Aceh yang bermitra dengan Kemendes PDT ini, masalah tersebut kini mengundang sorotan banyak kalangan.

“Kemendes PDT jangan membuat kegaduhan di tengah usaha keras Presiden Prabowo mewujudkan berbagai program prioritas yang pro rakyat, jangan malah mau memecat pendamping desa yang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” sebut HRD.

Ia menilai langkah Kementerian Desa meminta para pendamping desa yang maju menjadi Caleg pada Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri dinilai bernuansa politis dan patut dipertanyakan, karena dapat menghancurkan perekonomian rakyat khususnya pendamping desa.

HRD menerangkan, rujukan Kemendes PDT ke UU Nomor 23/2017 tentang Pemilu Pasal 240 huruf K sebagai dasar untuk meminta pendamping desa mundur gara-gara maju sebagai Caleg tidak berdasar.

Baca Juga:  Semarak HKN ke-62, Nakes RSUD Raja Ampat Siap Jalan Sehat 62 Ribu Langkah di Waisai

Dalam ketentuan tersebut memang disebutkan syarat khusus bagi para Caleg di mana jika mereka adalah kepala daerah, TNI, Polri, pegawai kementerian/lembaga, maupun karyawan BUMN harus mengundurkan diri.

“Tetapi pendamping desa ini bukan pegawai Kemendes PDT. Mereka ini adalah tenaga profesional yang dikontrak untuk kurun waktu tertentu. Dengan demikian tidak masuk klasifikasi yang harus mengundurkan diri,” sebut HRD.

Persoalan tafsir persyaratan Caleg dari unsur pendamping desa, kata HRD pernah menjadi polemik jelang Pemilu 2024. Saat itu KPU melalui surat bernomor 740/PL.01.4-SD/ 05/23 menegaskan, jika tenaga profesional pendamping desa boleh mengikuti proses pencalegan tanpa harus mengundurkan diri, karena bukan karyawan atau pegawai dari Kemendesa PDT. Kalau sekarang tiba-tiba hal itu dipersoalkan itu aneh.

“Seharusnya Pak Menteri Desa Yandri Susanto dan jajaran Kemendes PDT fokus mendukung berbagai Program pak Prabowo yang pro rakyat, jangan membuat kegaduhan,” tegas anggota DPR RI dua periode ini.

Berita Terkait

“Fraksi Demokrat Sentil Pemda Raja Ampat: APBD 2027 Jangan Hanya Jadi Angka, Masyarakat Harus Jadi Prioritas”.
Fraksi Demokrat Indonesia Setujui KUA-PPAS 2027, Soroti Serapan Anggaran dan Nasib PPPK Raja Ampat
Ketua DPRK Raja Ampat Tegaskan KUA-PPAS RAPBD 2027 Jadi Dasar Pembangunan
Kemenkum Sulut Periksa Silsilah Empat Warga Keturunan Indonesia di Rudenim Manado untuk Penegasan WNI
Pendataan OAP Raja Ampat Baru 40 Persen, Bappeda Siapkan SIORAJA Terintegrasi dengan Dukcapil dan DTSEN
SIORAJA Disiapkan Jadi Basis Data Tunggal OAP, Pemutakhiran Direncanakan Setiap Enam Bulan
100 Personel Turun Langsung, Lima Paviliun Rutan Kelas I Medan Jadi Sasaran Razia Gabungan
Cegah Peredaran Narkoba dan Barang Ilegal, Ditjenpas Sumut Gelar Razia Mendadak di Lapas dan Rutan Medan
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 19:40

“Fraksi Demokrat Sentil Pemda Raja Ampat: APBD 2027 Jangan Hanya Jadi Angka, Masyarakat Harus Jadi Prioritas”.

Jumat, 20 November 2026 - 18:57

Perkuat Sinergi dan Keterbukaan Informasi, Imigrasi Langsa Gelar Media Gathering Tahun 2026

Jumat, 20 November 2026 - 15:07

Buka FGD Kebudayaan, Pemkot Bitung Ajak Masyarakat Jadikan Filosofi Sengkanaung Fondasi Kebersamaan

Jumat, 20 November 2026 - 14:31

Ketua DPRK Raja Ampat Tegaskan KUA-PPAS RAPBD 2027 Jadi Dasar Pembangunan

Jumat, 20 November 2026 - 11:42

Kemenkum Sulut Periksa Silsilah Empat Warga Keturunan Indonesia di Rudenim Manado untuk Penegasan WNI

Jumat, 20 November 2026 - 09:59

​Konferensi Pers TPPO di Polres Bitung, Kapolres Buka Suara Soal Penahanan Tersangka dan Nasib Korban

Jumat, 20 November 2026 - 06:12

Pendataan OAP Raja Ampat Baru 40 Persen, Bappeda Siapkan SIORAJA Terintegrasi dengan Dukcapil dan DTSEN

Jumat, 20 November 2026 - 05:08

SIORAJA Disiapkan Jadi Basis Data Tunggal OAP, Pemutakhiran Direncanakan Setiap Enam Bulan

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x