Deli Serdang | TribuneIndonesia.com
Dugaan praktek “setoran” dari Kepala Desa (Kades) kepada oknum pejabat dinas PMD Deli Serdang mencuat ke permukaan, menyusul laporan dari PT. Tubin Media Utama yang menyoroti indikasi penyimpangan dana desa.
PLT Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang, Anita Situmorang, akhirnya angkat bicara. Dalam pesan singkat yang diterima redaksi, Anita mengaku telah memanggil Kades Cinta Rakyat dan mempertanyakan isi laporan tersebut.
“Kami sudah memanggil Kepala Desa Cinta Rakyat dan mempertanyakan isi surat pelapor. Kepala Desa membantah semua tuduhan. Bahkan mereka telah membuat jawaban tertulis kepada pelapor (PT. Tubin Media Utama) dan melapor ke polisi soal dugaan pemalsuan tanda tangan,” kata Anita, Selasa (10/6/2025) tanpa memberikan informasi secara transparan kapan hari apa.
Namun, saat dikonfirmasi lebih detail kepada Plt PMD Deli Serdang Anita lebih memilih bungkam dan tidak profesional dalam menjawab adanya pemanggilan kepala desa.
Kapan tepatnya Kepala Desa dipanggil?
Siapa yang dilaporkan dalam laporan tersebut?
Apakah ada bukti-bukti yang membantah temuan pelapor?
Dan yang paling mengejutkan — apakah benar ada aliran dana desa mengalir ke pejabat PMD?
Hingga berita ini diterbitkan, Anita Situmorang belum memberikan klarifikasi atas dugaan keterlibatan dirinya dalam aliran dana tersebut.
Sementara itu, PT. Tubin Media Utama menegaskan bahwa laporan mereka telah dilengkapi dengan sejumlah bukti penyimpangan anggaran desa. Mereka juga menyayangkan sikap Pemkab yang dianggap kurang transparan dalam menangani laporan ini.
Dugaan praktek kotor di balik program pembangunan desa yang seharusnya menjadi tulang punggung kesejahteraan rakyat kini balik menjadi ancaman bagi warga dalam melakukan kritik.
Pimpinan Redaksi Tubinnews.com Junaedi Daulay juga pemuda Desa Cinta Rakyat kini telah mempersiapkan langkah langkah terbaik demi tranparansi penggunaan dana desa kedepan lebih baik.
”Kita Hormati balasan surat kita melalui pesan WhatsApp dari dinas PMD tanpa memanggil pelapor dan kepala desa bersama warga namun kita menilai sangat tidak profesional PLT PMD dalam menyelesaikan permasalahan desa dan akan kita sampaikan ke PMD Provinsi,” Tutup Junaedi.(Red)
